Home Governance and Leadership

Category: Governance and Leadership

Post
Upaya Percepatan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) di Kabupaten Kapuas

Upaya Percepatan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) di Kabupaten Kapuas

Ilustrasi SK pembentukan LPHD di 2 Desa di Kabupaten Kapuas Upaya percepatan Hak Pengelolaan Hutan Desa di wilayah Kabupaten Kapuas terus dilakukan. Salah satu aksi pentingnya adalah koordinasi dan komunikasi terkait perkembangan proses yang sudah berjalan serta antisipasi persoalan kebijakan baik dari daerah dan pusat. Informasi dilapangan seringkali tidak sesuai harapan terutama program kelompok tani,...

Post
Mendorong Kerja pemberdayaan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Mendorong Kerja pemberdayaan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Workshop perumusan ‘outline assesment’, (29 Juli 2015) di Pontianak. (PPK/Giring) Percepatan penyelesaian status kawasan adalah upaya mendesak untuk mendapatkan kepastian legalitas dan legitimasi wilayah masyarakat adat termasuk di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Proses penetapan kawasan oleh Ditjen Planologi tahun 2014 mencatat kawasan hutan di Kalimantan Barat yang telah ditetapkan seluas 4.386,617, 42 Ha...

Post
Mendorong Pengakuan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat di Sekadau dan Melawi, Kalimantan Barat

Mendorong Pengakuan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat di Sekadau dan Melawi, Kalimantan Barat

Masyarakat Belaban Ella tengah mencari ikan di sungai wilayah mereka. (Agus Mualang) Peluang Konstitusi sebagaimana Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 dan Putusan MK 35/2012. Termasuk UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 7 Tahun 2005,...

Post
Rekomendasi IUPHKm untuk 8 Kelompok Tani di Lampung Tengah

Rekomendasi IUPHKm untuk 8 Kelompok Tani di Lampung Tengah

Kegiatan pendampingan kelompok dan konsultasi lembaga terkait oleh YKWS. (YKWS) Jaminan legalitas status penggarapan kawasan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi harapan 8 kelompok pengelola hutan di wilayah Kawasan Hutan Lindung (KHL) Kota Agung Utara Register 39 dan kawasan hutan Way Waya Register 22. Kawasan yang telah dikelola oleh masyarakat di tiga kecamatan yaitu...

Post
Memperkuat Kapasitas Masyarakat Adat AWUR untuk Mengelola Sumberdayanya

Memperkuat Kapasitas Masyarakat Adat AWUR untuk Mengelola Sumberdayanya

Kegiatan konsolidasi dan pengukuhan marga oleh Dewan Adat Byak, serta RAT Kopermas Supmasi. (Rumsram) Wilayah “Hutan Adat AWUR” merupakan bagian penting dari Wilayah Adat Bar Warmurem, Kabupaten Biak Numfor – Papua. Dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh Rumsram, ada sekitar 10 marga yang mendiami wilayah tersebut diantaranya; Fairyo, Farwas, Redjauw, Ansek, Makmaker, Sanadi, Arfayan,...

Post
Catatan dari Video Wilayah Kehidupan – Hak Atas Tanah

Catatan dari Video Wilayah Kehidupan – Hak Atas Tanah

Jauh sebelum Indonesia muncul sebagai Negara, masyarakat adat diseluruh nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah leluhur mereka dengan baik. Namun saat ini di Indonesia hak-hak sebagian besar Masyarakat adat atas wilayah leluhur mereka masih belum diakui, sampai saat ini sekitar 70% daratan Indonesia diklaim oleh negara sebagai hutan negara Indonesia. Konsep tanah negara, hutan negara...

Post
Skema REDD+ dan Upaya Mendorong Pengakuan Wilayah Adat di Enggano

Skema REDD+ dan Upaya Mendorong Pengakuan Wilayah Adat di Enggano

Masyarakat Adat Enggano melakukan penanaman di Hutan Adat. (AMAN Bengkulu) Kesiapan Masyarakat Adat untuk mensikapi prubahan iklim melalui usaha migitasi dan adaptasi adalah hal yang mutlak untuk dilakukan, bukan hanya pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui usaha yang selama ini mereka lakukan, tetapi juga mengikuti dan menilai segala peluang dan ancaman dari skema skema...

Post
Konsolidasi Radio Komunitas se-Kalimantan Barat untuk Penguatan Sumber Daya Alam

Konsolidasi Radio Komunitas se-Kalimantan Barat untuk Penguatan Sumber Daya Alam

Konsolidasi Rakom se-Kalbar. (LPS-AIR) Permasalahan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan dinilai belum memberi dampak signifikan dalam mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian 35 aktivis dari berbagai Radio Komunitas di Kalimantan Barat (Kalbar), pada 7 Juli-8 Juli 2015 lalu. Mereka berhimpun dalam rangka konsolidasi Radio Komunitas (rakom) se-Kalbar untuk mendukung kesadaran masyarakat akan penyelamatan...

Post
Mendorong Terwujudnya Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Tebo, Jambi

Mendorong Terwujudnya Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Tebo, Jambi

Rapat Pengurus Daerah AMAN Kabupaten Tebo di Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay, Rabu (11/3) lalu dan dihadiri lima komunitas adat Tebo. (Binarakyatnews.com) Sebagaimana halnya kehidupan masyarakat adat umumnya, kehidupan Suku Anak Dalam, Marga Bathin XII dan Talang Mamak Simarantihan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan hidup mereka di wilayah penyangga Taman Nasional Bukit 30 Kabupaten Tebo...