Ilustrasi SK pembentukan LPHD di 2 Desa di Kabupaten Kapuas Upaya percepatan Hak Pengelolaan Hutan Desa di wilayah Kabupaten Kapuas terus dilakukan. Salah satu aksi pentingnya adalah koordinasi dan komunikasi terkait perkembangan proses yang sudah berjalan serta antisipasi persoalan kebijakan baik dari daerah dan pusat. Informasi dilapangan seringkali tidak sesuai harapan terutama program kelompok tani,...
FlashNews:
Tangan-tangan Perempuan yang Memelihara Tradisi dan Keberlangsungan Penghidupan
Perspektif Gender dan Inklusi Sosial Masih Luput dalam Kebijakan Adaptasi Iklim Daerah
FUN Weaving: Menganyam untuk Masa Depan Alam dan Generasi Mendatang
Tarian Suka Cita Setelah Tanam Pohon
Siswa SMPN 8 Juara Festival Hikayat Kontemporer
Yolan Telah Merampungkan Kursus Komputer dengan Nilai Baik
Puji Tuhan Nela Sudah Selesai Kursus Bahasa Inggris
Lokakarya Pelibatan Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim di Luwu
“Mod ask” Rumah Adat Suku Moskona Hadir di Festival Hutan Adat Kabupaten Teluk Bintuni
Kampanye Pemanasan Global Melalui Hikayat
Keteguhan Suku Moskona Melindungi Hutan Adat di Tanah Papua
Semangat Perempuan Adat Namblong Majukan Kampung Lewat Pendidikan Adat
Verifikasi Usulan Penetapan Wilayah Adat Marga Yessa dan Marga Manim-Manimbu-Makambak-Kasi di Kabupaten Tambrauw
Mengayam untuk Dukungan Pendidikan Pemimpin Perempuan
Senangnya! Yolan Sudah Mulai Kursus Komputer
46 Tahun Mambesak, Menyanyi untuk Tanah Ini
Revitalisasi Bahasa Malind sebagai Bahasa Ibu di Merauke
Pengurus Wilayah AMAN Tana Luwu Salurkan Bantuan ke Penyintas Banjir-Longsor Luwu Sulsel
Bersama Bantu Korban Puting Beliung
Category: Governance and Leadership
Mendorong Kerja pemberdayaan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia
Workshop perumusan ‘outline assesment’, (29 Juli 2015) di Pontianak. (PPK/Giring) Percepatan penyelesaian status kawasan adalah upaya mendesak untuk mendapatkan kepastian legalitas dan legitimasi wilayah masyarakat adat termasuk di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Proses penetapan kawasan oleh Ditjen Planologi tahun 2014 mencatat kawasan hutan di Kalimantan Barat yang telah ditetapkan seluas 4.386,617, 42 Ha...
Mendorong Pengakuan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat di Sekadau dan Melawi, Kalimantan Barat
Masyarakat Belaban Ella tengah mencari ikan di sungai wilayah mereka. (Agus Mualang) Peluang Konstitusi sebagaimana Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 dan Putusan MK 35/2012. Termasuk UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 7 Tahun 2005,...
Rekomendasi IUPHKm untuk 8 Kelompok Tani di Lampung Tengah
Kegiatan pendampingan kelompok dan konsultasi lembaga terkait oleh YKWS. (YKWS) Jaminan legalitas status penggarapan kawasan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi harapan 8 kelompok pengelola hutan di wilayah Kawasan Hutan Lindung (KHL) Kota Agung Utara Register 39 dan kawasan hutan Way Waya Register 22. Kawasan yang telah dikelola oleh masyarakat di tiga kecamatan yaitu...
Memperkuat Kapasitas Masyarakat Adat AWUR untuk Mengelola Sumberdayanya
Kegiatan konsolidasi dan pengukuhan marga oleh Dewan Adat Byak, serta RAT Kopermas Supmasi. (Rumsram) Wilayah “Hutan Adat AWUR” merupakan bagian penting dari Wilayah Adat Bar Warmurem, Kabupaten Biak Numfor – Papua. Dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh Rumsram, ada sekitar 10 marga yang mendiami wilayah tersebut diantaranya; Fairyo, Farwas, Redjauw, Ansek, Makmaker, Sanadi, Arfayan,...
Catatan dari Video Wilayah Kehidupan – Hak Atas Tanah
Jauh sebelum Indonesia muncul sebagai Negara, masyarakat adat diseluruh nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah leluhur mereka dengan baik. Namun saat ini di Indonesia hak-hak sebagian besar Masyarakat adat atas wilayah leluhur mereka masih belum diakui, sampai saat ini sekitar 70% daratan Indonesia diklaim oleh negara sebagai hutan negara Indonesia. Konsep tanah negara, hutan negara...
Skema REDD+ dan Upaya Mendorong Pengakuan Wilayah Adat di Enggano
Masyarakat Adat Enggano melakukan penanaman di Hutan Adat. (AMAN Bengkulu) Kesiapan Masyarakat Adat untuk mensikapi prubahan iklim melalui usaha migitasi dan adaptasi adalah hal yang mutlak untuk dilakukan, bukan hanya pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui usaha yang selama ini mereka lakukan, tetapi juga mengikuti dan menilai segala peluang dan ancaman dari skema skema...
Konsolidasi Radio Komunitas se-Kalimantan Barat untuk Penguatan Sumber Daya Alam
Konsolidasi Rakom se-Kalbar. (LPS-AIR) Permasalahan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan dinilai belum memberi dampak signifikan dalam mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian 35 aktivis dari berbagai Radio Komunitas di Kalimantan Barat (Kalbar), pada 7 Juli-8 Juli 2015 lalu. Mereka berhimpun dalam rangka konsolidasi Radio Komunitas (rakom) se-Kalbar untuk mendukung kesadaran masyarakat akan penyelamatan...
Mendorong Terwujudnya Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Tebo, Jambi
Rapat Pengurus Daerah AMAN Kabupaten Tebo di Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay, Rabu (11/3) lalu dan dihadiri lima komunitas adat Tebo. (Binarakyatnews.com) Sebagaimana halnya kehidupan masyarakat adat umumnya, kehidupan Suku Anak Dalam, Marga Bathin XII dan Talang Mamak Simarantihan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan hidup mereka di wilayah penyangga Taman Nasional Bukit 30 Kabupaten Tebo...