Kegiatan layanan kesehatan di Kampung Yarona. Foto : suarapapua.link Berdasarkan peta Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Kaimana, wilayah Kampung Yarona masuk dalam kawasan hutan lindung dengan tipe hutan sebagian besar di dominasi oleh hutan dataran rendah kering dan hutan rawa serta hutan mangrove. Di dalam kampung dan sekitarnya didominasi oleh tanah berpasir dengan kontur relatif...
Category: Indigenous Peoples and Local Community
Post
Post
Rimak Adat Tawang Panyai, Hutan Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau Kalimantan Barat
Masyarakat Adat Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau sejak 1996 telah berjuang mempertahankan ‘Rimak Adat Tawang Panyai’ dari ekspansi perkebunan sawit, dengan melakukan pemetaan wilayah adatnya. Sejak 2012 telah dilakukan usaha pengakuan hukum melalui serangkaian dialog, lobby hingga diskusi terfokus dengan pemerintah Kabupaten Sekadau. Titik terang mulai muncul ketika Mei 2015, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sekadau telah...
Post
Mencari Solusi atas Masalah Hak Ulayat di Propinsi Riau
Masyarakat Kampung Adat Sakai Minas, Mengkapan, S.Mandau, Siak tengah berlatih membuat peta. Foto : Jois Adisti Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di provinsi Riau belum mengakomodir kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Konflik perebutan ruang kelola masyarakat dengan perusahaan baik perkebunan maupun kehutanan masih saja terjadi. Scale Up mencatat dan mengkonfirmasi bahwa sepanjang...
Post
Tenun dan Warisan Kehidupan Sui Utik
Tenun songket khas Dayak Iban. Foto : Annisa Yuniar/GreenIndonesia Sui Utik, sebuah desa kecil di hulu Sungai Embaloh, salah satu dari empat sungai anak sungai Kapuas. Lokasi yang termasuk kedalam zona penyangga (buffer zone) Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ketika desa-desa sekitarnya berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, sub-suku Dayak Iban...
Post
Registrasi dan Verifikasi 30 Wilayah Adat di Sulawesi Tengah
Peta Wilayah Adat yang terverifikasi di website BRWA Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan profil masyarakat adat yang cukup banyak. Kerja-kerja pemetaan partisipatif yang dilakukan CSO dan organisasi rakyat lainnya sejak tahun 2000 ternyata belum seluruhnya bisa maksimal dimanfaatkan untuk mendukung pengakuan wilayah adat. Sedangkan prasyarat pengakuan Wilayah Adat oleh Negara harus dapat dibuktikan disertai dengan...
Post
Membangun Ekowisata Kampung Sepse
Kampung Sepse, sebuah kampung di Kabupaten Biak yang menurut temuan Mnukwar bersama KPHL Biak Numfor mengindikasikan Kampung ini memiliki potensi alam yang sangat indah. Temuan sebagaimana PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. PP ini menempatkan biak sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Bahkan didalam dokumen Peraturan Pemerintah tersebut,...
Post
Menuju Pengakuan Wilayah Adat Dayak Loksado di Hulu Sungai Selatan
Kegiatan fasilitasi pemetaan di Loksado. (SLPP Kalsel) Kademangan Dayak Loksado adalah Masyarakat Adat yang telah turun temurun mendiami kawasan pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam Peta indikatif dari data dokumentasi wilayah adat Kademangan Dayak Loksado luas wilayah adat Kademangan Dayak Loksado adalah 32.554,49 hektar, dimana 77 persen wilayah adatnya berupa kawasan...
Post
Badan Otoritas Adat, Adaptasi Baru Kelembagaan Adat di Lembah Baliem – Papua
Lokasi pembibitan yang dikembangkan BOA Witawaya untuk didistribusikan ke setiap Pilamo Adat. Foto: Yunus Yumte/SAMDHANA Sadar akan pentingnya penataan ruang adat, proteksi nilai sosial dan adaptasi penghidupan masyarakat adat dengan perubahan pembangunan, komunitas adat Witawaya di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua membentuk Badan Otoritas Adat (BOA). BOA di Witawaya secara struktur menjadi bagian upaya masyarakat menghidupkan...
Post
Komnas HAM Luncurkan Buku Inkuiri Nasional
Buku laporan Inkuiri Nasional Komnas Ham. (SAMDHANA/Anggit) Konflik-konflik yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan Negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan. Jika pada tahun 2012 terdapat 1.213 berkas pengaduan kategori agraria tahun...