Peserta aktif mengikuti diskusi tentang Batas Hak Adat dan Silsilah Marga. Foto : Yunus/SAMDHANA 180 orang dari delapan perwakilan marga adat dari Suku Abun dan Suku Mpur di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Senin (26/9) hingga Sabtu (1/10) lalu berkumpul untuk musyawarah adat tentang sejarah, silsilah, batas Wilayah dan pengaturan pengelolaan sumber daya alamnya. Mereka adalah...
Category: Indigenous Peoples and Local Community
Post
Post
NSC Lanjutkan Pembahasan Proyek DGMI di Jakarta
Anggota NSC dalam pertemuan intensif membahas program DGM Indonesia. (SAMDHANA/Anggit) Anggota NSC kembali melaksanakan pertemuan intensif terkait program DGMI pada Senin (1/8) hingga Jumat (5/8). Pertemuan NSC yang akan diselenggarakan merupakan kelanjutan dari pertemuan NSC sebelumnya yang difokuskan pada desain proyek untuk penyelesaian rancangan proyek dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai sumber, khususnya Bank Dunia. Dedicated...
Post
Pemetaan Wilayah Adat Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Kaltara
Sosialisasi dengan Anggota DPRD Komisi I dan SKPD Malinau ( Bappeda dan Tapem). Foto : JKPP Kebijakan pengakuan wilayah kelola rakyat telah mensyaratkan data dan informasi yang detail mengenai bukti penguasaan individu maupun komunal. Sebut saja MK No 35 Tahun 2012 atas jucidial review UU No 41 Tahun 1999, Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 yang...
Post
Sepakati Informasi Wilayah Adat, Suku Yei Segera Miliki Peta Wilayah Adat
Verivikasi simbol dan penamaan serta informasi didalam peta oleh masyarakat. Foto : Nurul/SAMDHANA 45 peserta perwakilan 6 kampung asli di wilayah Yeinan tampak antusias mengikuti Lokakarya ke-3 Pemetaan Partisipatif Skala Luas Wilayah Adat Suku Yei di Merauke. Kegiatan ini merupakan proses lanjutan dari rangkaian pemetaan partisipatif skala luas yang sudah dimulai sejak tahun 2013. Pada...
Post
Mengelola Kekayaan Wilayah Adat: Mengamati Kemandirian Komunitas Adat San Juan dan Oaxaca di Mexico
Anggota Tim Scooping Mission, Mirza Indra (Direktur Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari (PEPSAL)-AMAN) dan Ap Aristoteles – Kepala KPH Kabupaten Biak – Propinsi Papua. Komunitas San Juan yang tinggal di Nuevo San Juan Parangaricutiro di negara bagian Michoacán di Mexico telah berhasil dan sukses membangun kewirausahaan hutan masyarakat (Community Forest Enterprise). Mereka mengembangkan...
Post
Meneruskan Pengetahuan Leluhur dengan Pendidikan Adat
Peserta dan fasilitator kegiatan ‘Riset Metodologi Pendidikan Adat’ di Kasepuhan Ciptagelar. Foto : BPAN “Sistem Pendidikan Nasional saat ini tidak sesuai dengan konteks lokal dan mengancam keberlangsungan hidup Masyarakat Adat (MA). Sistem ini mencerabut anak-anak MA dari orang tua, budaya, pola pikir, cara hidup dan pengetahuan di wilayah adat atau secara luas hak-hak MA, yang...
Post
Tiga Tahun Putusan MK 35 dan Hak-Hak Masyarakat Adat Indonesia
Konferensi pers Simposium Masyarakat Adat II di Jakarta. Foto : Aman Pengakuan wilayah adat di Indonesia masih terbilang minim jika dilihat dari luas wilayah adat Indonesia yang mencapai lebih dari 40 juta hektar. Kajian Epistema Institute mencatat hanya 15.577 hektar wilayah adat yang diberikan pengakuan yang itupun dilakukan melalui regulasi daerah, belum terlihat Pengakuan Hak...
Post
Persiapan DGMI menuju Pelaksanaan di Tahun 2017
Pertemuan DGMI Indonesia di Bali Dari empat pertemuan NSC yang dilakukan sejak bulan Juli 2015 sampai Maret 2016 lalu, dihasilkan rancangan proyek (Project Design – PD) DGMI yang menggambarkan (paling tidak) pelaksanaan DGMI, siapa yang terlibat langsung dalam pengelolaan proyek, perubahan apa yang diharapkan (Project Development Objective – PDO) dari pelaksanaan DGMI, dan target setiap...
Post
Masyarakat Adat Perbatasan dan Upaya Pengakuan Wilayah Adatnya
Kegiatan PPK di 5 sites kawasan perbatasan Indonesia-Sarawak Malaysia. Foto : PPK Kerja-kerja pemberdayaan dan advokasi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat merupakan tantangan untuk meyakinkan pemangku kepentingan mengubah pespektif dan pendekatan pembangunan perdesaan di perbatasan. Adanya peluang regulasi pengakuan wilayah adat seperti Putusan MK 35/2012, UU N0. 6/2014 Tentang Desa Adat dan Peraturan Menteri...