Dialog AMAN Tana Luwu dengan DPRD Kabupaten Luwu. Foto : Anies Syahrir Masyarakat adat berbagai wilayah di nusantara terus berjuang merajut kedaulatan dan martabatnya. Mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat di daerah masing-masing untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Pilihan konkrit ditengah situasi belum jelasnya pembahasan Rancangan Undang Undang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum...
FlashNews:
Tarian Suka Cita Setelah Tanam Pohon
Yolan Telah Merampungkan Kursus Komputer dengan Nilai Baik
Puji Tuhan Nela Sudah Selesai Kursus Bahasa Inggris
Melindungi Hutan Adat di Tanah Papua oleh Suku Moskona
Semangat Perempuan Adat Namblong Majukan Kampung Lewat Pendidikan Adat
Verifikasi Usulan Penetapan Wilayah Adat Marga Yessa dan Marga Manim-Manimbu-Makambak-Kasi di Kabupaten Tambrauw
Mengayam untuk Dukungan Pendidikan Pemimpin Perempuan
Senangnya! Yolan Sudah Mulai Kursus Komputer
46 Tahun Mambesak, Menyanyi untuk Tanah Ini
Revitalisasi Bahasa Malind sebagai Bahasa Ibu di Merauke
Seperti Selalu Ada yang Memanggilku untuk ke Papua
Gerakan Damai Mama Sorgum Menjaga Biodiversitas
Menoken Serentak di Tiga Wilayah Budaya Tanah Papua pada Perayaan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Noken Sedunia 2023
Ruang Bertemu Inisiator Pendidikan Adat di Tanah Papua
Perkuat Pendidikan Adat, Sekolah Adat Negeri Papua Gelar BimbinganTeknis Pengajaran Bahasa Ibu di Sentani
Berbagi Cerita di Ladang Sorghum
Konferensi Tenurial 2023 dan Rekomendasi Wujudkan Keadilan Sosial-Ekologis
Terbitnya Pengakuan Wilayah Adat di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat
Bahasa Sentani Kini Hadir di 141 Sekolah di Jayapura
Category: Indigenous Peoples and Local Community
AMAN Tana Luwu dan DPRD Luwu Timur Kerjasama untuk Perda Masyarakat Adat
Mukim-Gampong dalam Pemerintahan Aceh
Diskusi tematik di Gampong Krueng Lamkareung, Indrapuri Aceh Besar. (YRBI) Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan di Aceh yang diakui dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Model ini sudah dijalankan di Aceh sejak masa kesultanan Iskandar Muda (1607). Unit pemerintahan terkecil di Aceh disebut Gampong, persekutuan dari beberapa Gampong (minimal 4)...
Aka Wuon Dukung Pemetaan 3 Wilayah Adat Marga di Tambrauw
Rumah penduduk di perbukitan Distrik Fef –diantara keheningan gugusan hutan. Photo: Ruben Yogi Sebagai upaya mengurangi konflik klaim hak kepemilikan tanah yang cenderung meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah bersama masyarakat adat melaksanakan diskusi berkala yang melibatkan semua marga. Diskusi dilaksanakan di tiap distrik (kecamatan), bertujuan mendorong klarifikasi...
Memperkuat Komponen Ekowisata dan Produk Hijau Hutan Adat Guguk
Hutan Adat Guguk. (Greenindonesia.org) Hutan adat Guguk di Desa Guguk kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi hingga kini masih bertahan dari tantangan perkembangan dan tawaran ekonomi sumberdaya, khususnya eksploitasi tambang emas. Sejak Februari 2015 GreenIndonesia telah berkegiatan dengan masyarakat desa Guguk, menerapkan konsep “membangun ekonomi rumah lebah” dimana setiap komponen kegiatan merupakan kekayaan yang...
Penguatan Keling Menua Sungai Utik dalam Persiapan Kegiatan Ekowisata
Gawai Dayak Iban di Sui Utik Kalimantan Barat. (Greenindonesia.org) Kehidupan masyarakat Sui Utik sangat erat kaitannya dengan hutan. Mulai dari perlengkapan dapurnya, gagang parang yang di ukir indah namun sederhana, berbagai jenis keranjang dan tikar dari berbagai jenis bahan tanaman, perahu-perahu mereka, lagu-lagu dan tarian, semua terhubung erat dengan hutan secara indah. Perempuan-perempuan Sui Utik...
Mendorong Pengakuan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat di Sekadau dan Melawi, Kalimantan Barat
Masyarakat Belaban Ella tengah mencari ikan di sungai wilayah mereka. (Agus Mualang) Peluang Konstitusi sebagaimana Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 dan Putusan MK 35/2012. Termasuk UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 7 Tahun 2005,...
Mitra RRI Lakukan Kunjungan ke Kasepuhan Karang, Lebak-Banten
Kegiatan kunjungan mitra RRI ke Kasepuhan Karang Dalam rangka belajar dan berbagi pengetahuan dengan masyarakat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak provinsi Banten. Khususnya mengenai perjuangan mendapatkan hak kelola atas wilayah adat dan rencana masyarakat Kasepuhan mengelola wilayah adat ketika sudah mendapatkan pengakuan legal. Pada 28 Oktober lalu, 18 mitra representasi lembaga yang tergabung dalam Rights and...
Memperkuat Kapasitas Masyarakat Adat AWUR untuk Mengelola Sumberdayanya
Kegiatan konsolidasi dan pengukuhan marga oleh Dewan Adat Byak, serta RAT Kopermas Supmasi. (Rumsram) Wilayah “Hutan Adat AWUR” merupakan bagian penting dari Wilayah Adat Bar Warmurem, Kabupaten Biak Numfor – Papua. Dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh Rumsram, ada sekitar 10 marga yang mendiami wilayah tersebut diantaranya; Fairyo, Farwas, Redjauw, Ansek, Makmaker, Sanadi, Arfayan,...
Catatan dari Video Wilayah Kehidupan – Hak Atas Tanah
Jauh sebelum Indonesia muncul sebagai Negara, masyarakat adat diseluruh nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah leluhur mereka dengan baik. Namun saat ini di Indonesia hak-hak sebagian besar Masyarakat adat atas wilayah leluhur mereka masih belum diakui, sampai saat ini sekitar 70% daratan Indonesia diklaim oleh negara sebagai hutan negara Indonesia. Konsep tanah negara, hutan negara...