Niat baik pemerintah Jayapura menghidupkan kembali tatanan nilai adat sebagai kekuatan pemerintahan di tingkat kampung sudah sepantasnya didukung. Kabupaten ini sebelumnya telah mengeluarkan dua kebijakan, yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2013 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura dan SK Bupati No. 319 Tahun 2014 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten...
Category: Livingspace
Post
Post
Menjaga Kemenangan Hutan Papua di Mangroholo dan Sira
Kampung Sira adalah salah satu kampung yang terdapat di Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan yang sebelumnya tergabung didalam Distrik Seremuk. Jumlah penduduk dikampung Sira sebanyak 178 jiwa dengan total kepala keluarga 38 KK. Diwilayah ini masih menghampar luas hutan tropis dengan tajuk yang rapat. Kampung Mangroholo yang terletak di lembah dan Kampung Sira di bagian...
Post
Inisiatif Kemandirian Ekonomi Desa dengan Usaha Lestari di Uraso
Masyarakat Kampung Liku Dengen, Desa Uraso di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terus memperkuat dirinya dengan berbagai inisiatif kemandirian. Kampung Liku Dengen, berada di Desa Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Warga kampung ini adalah komunitas adat Tabang yang berada di wilayah dataran tinggi. Mereka merintis pertanian alami untuk memastikan keberlanjutan ekonomi...
Post
AMAN Tana Luwu dan DPRD Luwu Timur Kerjasama untuk Perda Masyarakat Adat
Dialog AMAN Tana Luwu dengan DPRD Kabupaten Luwu. Foto : Anies Syahrir Masyarakat adat berbagai wilayah di nusantara terus berjuang merajut kedaulatan dan martabatnya. Mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat di daerah masing-masing untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Pilihan konkrit ditengah situasi belum jelasnya pembahasan Rancangan Undang Undang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum...
Post
Aka Wuon Dukung Pemetaan 3 Wilayah Adat Marga di Tambrauw
Rumah penduduk di perbukitan Distrik Fef –diantara keheningan gugusan hutan. Photo: Ruben Yogi Sebagai upaya mengurangi konflik klaim hak kepemilikan tanah yang cenderung meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah bersama masyarakat adat melaksanakan diskusi berkala yang melibatkan semua marga. Diskusi dilaksanakan di tiap distrik (kecamatan), bertujuan mendorong klarifikasi...
Post
Memperkuat Kapasitas Masyarakat Adat AWUR untuk Mengelola Sumberdayanya
Kegiatan konsolidasi dan pengukuhan marga oleh Dewan Adat Byak, serta RAT Kopermas Supmasi. (Rumsram) Wilayah “Hutan Adat AWUR” merupakan bagian penting dari Wilayah Adat Bar Warmurem, Kabupaten Biak Numfor – Papua. Dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh Rumsram, ada sekitar 10 marga yang mendiami wilayah tersebut diantaranya; Fairyo, Farwas, Redjauw, Ansek, Makmaker, Sanadi, Arfayan,...
Post
Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Enrekang Segera Terbit
Harapan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan tampaknya bisa terwujud. Sejak lokakarya percepatan Perda pada akhir Juli 2015 rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut telah masuk program legislasi daerah prioritas di tahun 2015, dan menjadi Perda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Enrekang, Panitia Khusus (Pansus) juga telah...
Post
KPHL Biak Numfor Kembangkan Sistem Informasi Berbasis Web
Fasilitator dari Gedhe Foundation memberikan pemahaman terkait sistem informasi berbasis web di kantor KPHL Biak Numfor. (SAMDHANA/Sandika) Hampir 5 tahun keberadaan KPH di Papua khususnya KPHL Biak Numfor dirasa belum banyak diketahui publik secara luas. Padahal KPHL ini berdiri sejak penetapan wilayah model oleh Menteri Kehutanan melalui SK. 648/MenhutII/2010 tanggal 22 November 2010. Penting bagi...
Post
Mengawal Bersama Implementasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) wilayah Sulawesi dan Maluku Utara
Kegiatan Korsumonev GN-PSDA di Makassar. Foto : Didin Natadisastra Rangkaian kegiatan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi (korsupmonev) oleh KPK dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) 2015 telah berlangsung selama 3 hari di kota Makassar. Kegiatan pada 24 hingga 26 Agustus 2015 diikuti perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Kemetrian...