Home Konflik resolusi

Category: Konflik resolusi

Post
Komnas HAM Sampaikan Temuan dan Rekomendasi Inkuiri Nasional Masyarakat Hukum Adat

Komnas HAM Sampaikan Temuan dan Rekomendasi Inkuiri Nasional Masyarakat Hukum Adat

Sampul Laporan Temuan dan Rekomendasi Inkuiri Nasional Komnas HAM 2015 Pada Mei-Desember 2014 lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaksanakan Inkuiri Nasional di 7 lokasi, yaitu Medan, Pontianak, Rangkasbitung, Mataram, Palu, Ambon dan Abepura. Inkuiri Nasional ini mendengar dan mencatat dengar keterangan umum (DKU) yang disampaikan oleh 40 masyarakat hukum adat (MHA), terkait...

Post
Kebijakan Penguasaan Tanah dan Hutan di Indonesia

Kebijakan Penguasaan Tanah dan Hutan di Indonesia

Aktifitas pemetaan wilayah kelola di Kampar Kiri, Riau. Foto : YMI Puluhan tahun terakhir, Indonesia dan negara berkembang lain telah mengalami berbagai dinamika terkait hubungan sosial akses lahan sumber daya alamnya (tenurial). Namun, proses panjang tersebut, belum berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Pada tingkat tapak, masih sulit menemukan cara tepat untuk menyelaraskan kepentingan konservasi...

Post
Inkuiri Nasional dan 9 Skenario Masyarakat Adat

Inkuiri Nasional dan 9 Skenario Masyarakat Adat

Inkuiri Nasional Komnas HAM region Kalimantan. Foto : Istimewa Inkuiri Nasional adalah salah satu metoda penggalian dan pengungkapan masalah yang dilakukan oleh Komnas HAM pada Mei-Desember 2014 lalu, dan telah memilih persoalan Pelanggaran HAM atas Hak Hak Masyarakat Adat di kawasan hutan Indonesia, sebagai salah topik penting saat ini yang perlu digali dan ditemukenali lebih...

Post
Transparansi Spasial untuk Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Kelola Masyarakat Adat di Tayan Hilir

Transparansi Spasial untuk Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Kelola Masyarakat Adat di Tayan Hilir

Peta Hasil Drone Kawasan Hutan yang Akan Diajukan Sebagai Hutan Adat Desa Subah. Foto : Swandiri Kecamatan Tayan Hilir di Kalimantan Barat memiliki luas 119.502,25 Ha, sebagian besar wilayahnya masuk dalam peta perizinan kelapa sawit dan pertambangan. Masyarakat lokal di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini sebagian besar merupakan komunitas Dayak Tobak yang...

Post
Mengapa Penting Menjabarkan “Kawasan Perdesaan” sebagai Amanat  UU Penataan Ruang no 26/2007 dan  UU Desa no 6/2014

Mengapa Penting Menjabarkan “Kawasan Perdesaan” sebagai Amanat UU Penataan Ruang no 26/2007 dan UU Desa no 6/2014

Simulasi perjalanan wisata di Kasepuhan Ciptagelar. Foto : Dhika | Samdhana Oleh : Martua T. Sirait. Saat ini Kawasan Perdesaan sering dibicarakan dalam seminar dan lokakarya dan dirasakan menjadi instrumen yang tepat mengembangkan pedesaan khususnya pembangunan dari perdesaan. Tetapi masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur kawasan perdesaan ini dalam Peraturan Pemerintah. Terdapat dua Undang Undang...

Post
Diskusi “Keadilan Gender, Tenurial Hutan, dan Tata Kelola Hutan”

Diskusi “Keadilan Gender, Tenurial Hutan, dan Tata Kelola Hutan”

Kompleksitas permasalahan tenurial hutan dan tata kelola hutan, serta beragam pemikiran untuk penyelesaian konflik tenurial dan ketegangan dalam tata kelola hutan, perlu member perhatian pada beragam aspek seperti gender, kelas, etnisitas, geo-politik, dan aspek sosial budaya lainnya yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan dan operasionalisasi tenurial hutan dan tata kelola hutan.  Secara khusus, aspek gender...