Sampul Laporan Temuan dan Rekomendasi Inkuiri Nasional Komnas HAM 2015 Pada Mei-Desember 2014 lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaksanakan Inkuiri Nasional di 7 lokasi, yaitu Medan, Pontianak, Rangkasbitung, Mataram, Palu, Ambon dan Abepura. Inkuiri Nasional ini mendengar dan mencatat dengar keterangan umum (DKU) yang disampaikan oleh 40 masyarakat hukum adat (MHA), terkait...
FlashNews:
Tangan-tangan Perempuan yang Memelihara Tradisi dan Keberlangsungan Penghidupan
Perspektif Gender dan Inklusi Sosial Masih Luput dalam Kebijakan Adaptasi Iklim Daerah
FUN Weaving: Menganyam untuk Masa Depan Alam dan Generasi Mendatang
Tarian Suka Cita Setelah Tanam Pohon
Siswa SMPN 8 Juara Festival Hikayat Kontemporer
Yolan Telah Merampungkan Kursus Komputer dengan Nilai Baik
Puji Tuhan Nela Sudah Selesai Kursus Bahasa Inggris
Lokakarya Pelibatan Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim di Luwu
“Mod ask” Rumah Adat Suku Moskona Hadir di Festival Hutan Adat Kabupaten Teluk Bintuni
Kampanye Pemanasan Global Melalui Hikayat
Keteguhan Suku Moskona Melindungi Hutan Adat di Tanah Papua
Semangat Perempuan Adat Namblong Majukan Kampung Lewat Pendidikan Adat
Verifikasi Usulan Penetapan Wilayah Adat Marga Yessa dan Marga Manim-Manimbu-Makambak-Kasi di Kabupaten Tambrauw
Mengayam untuk Dukungan Pendidikan Pemimpin Perempuan
Senangnya! Yolan Sudah Mulai Kursus Komputer
46 Tahun Mambesak, Menyanyi untuk Tanah Ini
Revitalisasi Bahasa Malind sebagai Bahasa Ibu di Merauke
Pengurus Wilayah AMAN Tana Luwu Salurkan Bantuan ke Penyintas Banjir-Longsor Luwu Sulsel
Bersama Bantu Korban Puting Beliung
Category: Konflik resolusi
Kebijakan Penguasaan Tanah dan Hutan di Indonesia
Aktifitas pemetaan wilayah kelola di Kampar Kiri, Riau. Foto : YMI Puluhan tahun terakhir, Indonesia dan negara berkembang lain telah mengalami berbagai dinamika terkait hubungan sosial akses lahan sumber daya alamnya (tenurial). Namun, proses panjang tersebut, belum berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Pada tingkat tapak, masih sulit menemukan cara tepat untuk menyelaraskan kepentingan konservasi...
Inkuiri Nasional dan 9 Skenario Masyarakat Adat
Inkuiri Nasional Komnas HAM region Kalimantan. Foto : Istimewa Inkuiri Nasional adalah salah satu metoda penggalian dan pengungkapan masalah yang dilakukan oleh Komnas HAM pada Mei-Desember 2014 lalu, dan telah memilih persoalan Pelanggaran HAM atas Hak Hak Masyarakat Adat di kawasan hutan Indonesia, sebagai salah topik penting saat ini yang perlu digali dan ditemukenali lebih...
Transparansi Spasial untuk Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Kelola Masyarakat Adat di Tayan Hilir
Peta Hasil Drone Kawasan Hutan yang Akan Diajukan Sebagai Hutan Adat Desa Subah. Foto : Swandiri Kecamatan Tayan Hilir di Kalimantan Barat memiliki luas 119.502,25 Ha, sebagian besar wilayahnya masuk dalam peta perizinan kelapa sawit dan pertambangan. Masyarakat lokal di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini sebagian besar merupakan komunitas Dayak Tobak yang...
Mengapa Penting Menjabarkan “Kawasan Perdesaan” sebagai Amanat UU Penataan Ruang no 26/2007 dan UU Desa no 6/2014
Simulasi perjalanan wisata di Kasepuhan Ciptagelar. Foto : Dhika | Samdhana Oleh : Martua T. Sirait. Saat ini Kawasan Perdesaan sering dibicarakan dalam seminar dan lokakarya dan dirasakan menjadi instrumen yang tepat mengembangkan pedesaan khususnya pembangunan dari perdesaan. Tetapi masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur kawasan perdesaan ini dalam Peraturan Pemerintah. Terdapat dua Undang Undang...
Diskusi “Keadilan Gender, Tenurial Hutan, dan Tata Kelola Hutan”
Kompleksitas permasalahan tenurial hutan dan tata kelola hutan, serta beragam pemikiran untuk penyelesaian konflik tenurial dan ketegangan dalam tata kelola hutan, perlu member perhatian pada beragam aspek seperti gender, kelas, etnisitas, geo-politik, dan aspek sosial budaya lainnya yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan dan operasionalisasi tenurial hutan dan tata kelola hutan. Secara khusus, aspek gender...