Kegiatan workshop pengelolaan lahan gambut oleh masyarakat. Foto : hutaninstitute.or.id Berbagai permasalahan lingkungan dan kerusakan lahan gambut menyebabkan berbagai dampak multi dimensi bagi masyarakat Indonesia, seperti bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang selalu terulang setiap tahunnya. Untuk menuju perbaikan pengelolaan lahan gambut, diperlukan pemahaman pengelolaan yang dibarengi dengan kearifan lokal berbasis...
Category: Konflik resolusi
Post
Post
Merumuskan Strategi Bersama Percepatan Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama AMAN, BRWA dan Samdhana Institute, menggelar Lokakarya Membangun Strategi Percepatan Perluasan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat dan Wilayah Kelola Rakyat, 15-16 Februari 2016. Kegiatan yang dipusatkan di Bogor ini menghadirkan para pelaku pemetaan partisipatif di Indonesia. Dalam perkembangannya kegiatan pemetaan partisipatif telah digunakan oleh berbagai lembaga baik lembaga swadaya masyarakat,...
Post
Menjaga Kemenangan Hutan Papua di Mangroholo dan Sira
Kampung Sira adalah salah satu kampung yang terdapat di Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan yang sebelumnya tergabung didalam Distrik Seremuk. Jumlah penduduk dikampung Sira sebanyak 178 jiwa dengan total kepala keluarga 38 KK. Diwilayah ini masih menghampar luas hutan tropis dengan tajuk yang rapat. Kampung Mangroholo yang terletak di lembah dan Kampung Sira di bagian...
Post
AMAN Tana Luwu dan DPRD Luwu Timur Kerjasama untuk Perda Masyarakat Adat
Dialog AMAN Tana Luwu dengan DPRD Kabupaten Luwu. Foto : Anies Syahrir Masyarakat adat berbagai wilayah di nusantara terus berjuang merajut kedaulatan dan martabatnya. Mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat di daerah masing-masing untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Pilihan konkrit ditengah situasi belum jelasnya pembahasan Rancangan Undang Undang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum...
Post
Aka Wuon Dukung Pemetaan 3 Wilayah Adat Marga di Tambrauw
Rumah penduduk di perbukitan Distrik Fef –diantara keheningan gugusan hutan. Photo: Ruben Yogi Sebagai upaya mengurangi konflik klaim hak kepemilikan tanah yang cenderung meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah bersama masyarakat adat melaksanakan diskusi berkala yang melibatkan semua marga. Diskusi dilaksanakan di tiap distrik (kecamatan), bertujuan mendorong klarifikasi...
Post
Catatan dari Video Wilayah Kehidupan – Hak Atas Tanah
Jauh sebelum Indonesia muncul sebagai Negara, masyarakat adat diseluruh nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah leluhur mereka dengan baik. Namun saat ini di Indonesia hak-hak sebagian besar Masyarakat adat atas wilayah leluhur mereka masih belum diakui, sampai saat ini sekitar 70% daratan Indonesia diklaim oleh negara sebagai hutan negara Indonesia. Konsep tanah negara, hutan negara...
Post
Sumatera Dikepung Asap, ‘Robohnja Sumatera Kami’ Diluncurkan di Padang
Surat-surat itu ditulis dengan jujur, dirangkai dalam satu kalimat sederhana sebagai permintaan maaf aktivis kepada masyarakat korban krisis di Sumatera. Ditulis oleh 7 penulis, 3 aktivis dari Walhi se-Sumatera dan sisanya dari NGO Sumatera dan didukung 10 periset dari berbagai lembaga. Surat-surat inilah yang terekam dalam buku “Robohnja Sumatera Kami”, yang diluncurkan di Padang, Sumatera...
Post
Mengawal Implementasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) Wilayah Kalimantan
Kawasan hutan yang berubah menjadi lahan di Kalimantan Tengah. Foto : Samdhana Gerakan Nasional Penyelamantan Sumber Daya Alam (GN-SDA) merupakan kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintahan Jokowi-JK,bersama Pemerintah Daerah, Kementrian dan Lembaga Negara terkait serta Organisasai Masyarakat Sipil dalam rencana aksi bersama hingga akhir tahun 2016. Koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi (Korsup_monev) GN-SDA Region...
Post
Mewujudkan Kerjasama Pemerintah dan CSO dalam Menetapkan ‘One Map’
Gambar 1. Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Ijin menurut Rakyat. Pemerintah Indonesia saat ini melanjutkan kebijakan satu peta (one map policy) untuk mengatasi konflik penguasaan lahan yang selama ini masih terjadi. Banyaknya versi peta rujukan menjadi penyumbang besar terjadinya konflik agraria yang kerap terjadi baik antara pemerintah dan pengusaha, pemerintah dan masyarakat, pengusaha dan...