Buku laporan Inkuiri Nasional Komnas Ham. (SAMDHANA/Anggit) Konflik-konflik yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan Negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan. Jika pada tahun 2012 terdapat 1.213 berkas pengaduan kategori agraria tahun...
FlashNews:
Tangan-tangan Perempuan yang Memelihara Tradisi dan Keberlangsungan Penghidupan
Perspektif Gender dan Inklusi Sosial Masih Luput dalam Kebijakan Adaptasi Iklim Daerah
FUN Weaving: Menganyam untuk Masa Depan Alam dan Generasi Mendatang
Tarian Suka Cita Setelah Tanam Pohon
Siswa SMPN 8 Juara Festival Hikayat Kontemporer
Yolan Telah Merampungkan Kursus Komputer dengan Nilai Baik
Puji Tuhan Nela Sudah Selesai Kursus Bahasa Inggris
Lokakarya Pelibatan Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim di Luwu
“Mod ask” Rumah Adat Suku Moskona Hadir di Festival Hutan Adat Kabupaten Teluk Bintuni
Kampanye Pemanasan Global Melalui Hikayat
Keteguhan Suku Moskona Melindungi Hutan Adat di Tanah Papua
Semangat Perempuan Adat Namblong Majukan Kampung Lewat Pendidikan Adat
Verifikasi Usulan Penetapan Wilayah Adat Marga Yessa dan Marga Manim-Manimbu-Makambak-Kasi di Kabupaten Tambrauw
Mengayam untuk Dukungan Pendidikan Pemimpin Perempuan
Senangnya! Yolan Sudah Mulai Kursus Komputer
46 Tahun Mambesak, Menyanyi untuk Tanah Ini
Revitalisasi Bahasa Malind sebagai Bahasa Ibu di Merauke
Pengurus Wilayah AMAN Tana Luwu Salurkan Bantuan ke Penyintas Banjir-Longsor Luwu Sulsel
Bersama Bantu Korban Puting Beliung
Category: Indonesia
Komnas HAM Luncurkan Buku Inkuiri Nasional
Memulihkan hak Kelola Hutan oleh Masyarakat : Pembelajaran dari Mesoamerica
Ben Hodgdon (Rainforest Alliance), Wiratno (KLHK) dan Martua T. Sirait (Samdhana) saat pemaparan ‘Community Forestry’ di Jakarta. (SAMDHANA/Anggit Saranta) Oleh Anggit Saranta 30% dari hutan di negara-negara tropis beberapa dalam ruang pengelolaaan dalam oleh masyarakat setempat. Di dalam Maya Biosphere Reserve di Guatemala, misalnya, sembilan konsesi masyarakat mengelola lebih dari 400.000 hektar hutan yang bernilai...
2 Desa di Jembrana Tuntas Susun Rencana Tata Ruang dan Rencana Strategis Desa
(Yayasan Wisnu) Bali merupakan salah satu dari 17.508 kepulauan di Indonesia. Kesatuan nilai Tri Hita Karana dan Sad Kerti yang merupakan nilai lokal dalam menjaga keseimbangan, menjadi pemandu terjaganya keindahan dan keharmonisan alam yang mendukung pariwisata Bali. Namun ketika pembangunan pariwisata berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan kelestarian sumberdaya alam, ditambah dampak perubahan iklim global,...
Desa di Kubu Raya Terapkan Sistem Informasi Desa
(LPS-AIR) Pasal 86 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan perlunya desa membangun sistem informasi desa. Keberadaan pasal ini menjadi modal memutus rantai keterbatasan informasi Desa, terutama akses pembangunan sekitar Desa. Salah satunya Desa di kawasan pesisir Kalimantan Barat, yaitu Desa Sungai Nibung, Kecematan Telok Pakedai dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu...
Mengembalikan Hutan Jawa ke Tangan Rakyat
Konsolidasi CSO Hutan Jawa di Yogyakarta. (SAMDHANA/Martua) Dalam rangka pemulihan kondisi hutan Jawa, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerukan pada pemerintah untuk segera mencabut PP 72 tahun 2010 tentang perum Perhutani. Hal ini diutarakan langsung oleh Agus Budi Purwanto, Direktur Eksekutif ARuPA selaku vocal point KPH Jawa dalam acara “Konsolidasi KPH Jawa” yang mengangkat tema...
Mukim-Gampong dalam Pemerintahan Aceh
Diskusi tematik di Gampong Krueng Lamkareung, Indrapuri Aceh Besar. (YRBI) Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan di Aceh yang diakui dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Model ini sudah dijalankan di Aceh sejak masa kesultanan Iskandar Muda (1607). Unit pemerintahan terkecil di Aceh disebut Gampong, persekutuan dari beberapa Gampong (minimal 4)...
Kedaulatan Mukim dan Kebijakan Strategis Daerah
Persawahan di mukim Aceh. (YRBI) Kedaulatan atas wilayah adat, hukum adat, kekayaan alam , pemerintah adat dan kedaulatan dalam pengambilan keputusan (kedaulatan mukim) terus diperjuangkan masyarakat sipil di Aceh. Berbagai aksi pengorganisasian, advokasi dan kampanye telah dilakukan. Namun sejauh ini pengakuan tersebut masih belum berhasil didapat. Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan yang terdapat di...
Memperkuat Komponen Ekowisata dan Produk Hijau Hutan Adat Guguk
Hutan Adat Guguk. (Greenindonesia.org) Hutan adat Guguk di Desa Guguk kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi hingga kini masih bertahan dari tantangan perkembangan dan tawaran ekonomi sumberdaya, khususnya eksploitasi tambang emas. Sejak Februari 2015 GreenIndonesia telah berkegiatan dengan masyarakat desa Guguk, menerapkan konsep “membangun ekonomi rumah lebah” dimana setiap komponen kegiatan merupakan kekayaan yang...
Penguatan Keling Menua Sungai Utik dalam Persiapan Kegiatan Ekowisata
Gawai Dayak Iban di Sui Utik Kalimantan Barat. (Greenindonesia.org) Kehidupan masyarakat Sui Utik sangat erat kaitannya dengan hutan. Mulai dari perlengkapan dapurnya, gagang parang yang di ukir indah namun sederhana, berbagai jenis keranjang dan tikar dari berbagai jenis bahan tanaman, perahu-perahu mereka, lagu-lagu dan tarian, semua terhubung erat dengan hutan secara indah. Perempuan-perempuan Sui Utik...