Mendorong Kerja pemberdayaan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Workshop perumusan 'outline assesment', (29 Juli 2015) di Pontianak. Foto : R. Giring|PPK

Workshop perumusan ‘outline assesment’, (29 Juli 2015) di Pontianak. (PPK/Giring) Percepatan penyelesaian status kawasan adalah upaya mendesak untuk mendapatkan kepastian legalitas dan legitimasi wilayah masyarakat [Read More…]

Mendorong Pengakuan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat di Sekadau dan Melawi, Kalimantan Barat

Masyarakat Belaban Ella tengah mencari ikan di sungai wilayah mereka. Foto : Agus Mualang

Masyarakat Belaban Ella tengah mencari ikan di sungai wilayah mereka. (Agus Mualang) Peluang Konstitusi sebagaimana Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal [Read More…]

Rekomendasi IUPHKm untuk 8 Kelompok Tani di Lampung Tengah

Tabel Rekapitulasi Gapoktan/Kelompok Tani (KT) yang terbit IUPHKm di wilayah Provinsi Lampung s/d tahun 2014. Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Lampung pada Colloqium on land and Forest Tenure in Indonesia

Kegiatan pendampingan kelompok dan konsultasi lembaga terkait oleh YKWS. (YKWS) Jaminan legalitas status penggarapan kawasan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi harapan 8 kelompok [Read More…]

Memperkuat Kapasitas Masyarakat Adat AWUR untuk Mengelola Sumberdayanya

Kegiatan konsolidasi dan pengukuhan marga oleh Dewan Adat Byak, serta RAT Kopermas Supmasi. Foto : Rumsram

Kegiatan konsolidasi dan pengukuhan marga oleh Dewan Adat Byak, serta RAT Kopermas Supmasi. (Rumsram) Wilayah “Hutan Adat AWUR” merupakan bagian penting dari Wilayah Adat Bar [Read More…]

Skema REDD+ dan Upaya Mendorong Pengakuan Wilayah Adat di Enggano

Masyarakat Adat Enggano melakukan penanaman di Hutan Adat. Foto : AMAN Bengkulu

Masyarakat Adat Enggano melakukan penanaman di Hutan Adat. (AMAN Bengkulu) Kesiapan Masyarakat Adat untuk mensikapi prubahan iklim melalui usaha migitasi dan adaptasi adalah hal yang [Read More…]