Persawahan di mukim Aceh. (YRBI) Kedaulatan atas wilayah adat, hukum adat, kekayaan alam , pemerintah adat dan kedaulatan dalam pengambilan keputusan (kedaulatan mukim) terus diperjuangkan masyarakat sipil di Aceh. Berbagai aksi pengorganisasian, advokasi dan kampanye telah dilakukan. Namun sejauh ini pengakuan tersebut masih belum berhasil didapat. Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan yang terdapat di...
Category: Tenure
Post
Post
Catatan dari Video Wilayah Kehidupan – Hak Atas Tanah
Jauh sebelum Indonesia muncul sebagai Negara, masyarakat adat diseluruh nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah leluhur mereka dengan baik. Namun saat ini di Indonesia hak-hak sebagian besar Masyarakat adat atas wilayah leluhur mereka masih belum diakui, sampai saat ini sekitar 70% daratan Indonesia diklaim oleh negara sebagai hutan negara Indonesia. Konsep tanah negara, hutan negara...
Post
Kebijakan Penguasaan Tanah dan Hutan di Indonesia
Aktifitas pemetaan wilayah kelola di Kampar Kiri, Riau. Foto : YMI Puluhan tahun terakhir, Indonesia dan negara berkembang lain telah mengalami berbagai dinamika terkait hubungan sosial akses lahan sumber daya alamnya (tenurial). Namun, proses panjang tersebut, belum berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Pada tingkat tapak, masih sulit menemukan cara tepat untuk menyelaraskan kepentingan konservasi...
Post
Memahami Advokasi Terstruktur dengan Pemahaman Konseptual Penataan Ruang di Sulawesi
Kegiatan Pelatihan Advokasi Tata Ruang di Makasar dan MP3EI. (JKPP) Sejak ditetapkannya UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, kebijakan penataan ruang kini menjadi kebijakan formal penting dalam pengaturan tanah dan sumberdaya alam lainnya. Meski tak ada rujukan yang jelas, padu serasi antar instansi pengurus tanah dan sumberdaya alam lainnya menjadi persyaratan penting dalam penetapan kebijakan...
Post
Mengenali dan Memahami MK 35 untuk Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Sikka dan Alor
Illustrasi. (SAMDHANA) Masyarakat di 30 desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan di kabupaten Alor dan kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur membekali diri dengan pengetahuan informasi hukum dan hak asasi manusia, relevansinya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Hal ini terlaksana sebagai hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh Yayasan Kasih Mandiri Flores Alor...
- 1
- 2