Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra bersama komunitas Adat Tafii di Tambrauw. (SAMDHANA/Yunus Yumte) Hari Rabu, tanggal 18 November 2020, bertempat di Kantor Bupati Tambrauw, Eduardus Tafi sebagai ketua Marga (Rae) Tafi menyampaikan usulan kepada Bupati Kabupaten Tambrauw untuk melakukan penetapan hak ulayat Rae (Marga) sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh PERDA Kabupaten Tambrauw...
Category: Tenure
Post
Post
Bupati Sigi Tetapkan Tiga Komunitas Adat
Suasana Dusun Tuwo, Desa Pili Makujawa, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. (Arman Seli) Artikel oleh Malik Perjuangan panjang Masyarakat Adat di Kabupaten Sigi untuk mendapatkan pengakuan mulai menemukan titik cerah, seiring dengan keluarnya penetapan tiga komunitas Adat di Kabupaten Sigi oleh Bupati Sigi. Pengakuan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Sigi Nomor 189-365 Tahun 2020 untuk...
Post
Lokakarya ke-4 Basis Data Spasial Peta-Peta Partisipatif Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat
Kegiatan fasilitasi Lokakarya IV Basis Data Spasial Peta-Peta Partispatif Wilayah Adat di Papua Barat, 15-16 Januari di Manokwari. (SAMDHANA/Yunus) Mengisi parcel yang masih ‘Bolong’ dalam membangun basis Data Spasial Peta-Peta Partisipatif Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat. Cerita oleh Yunus Yumte “Sampai akhir Tahun 2019 telah terkompilasi 69 peta partisipatif milik masyarakat yang dikontirbusi...
Post
Yap Thiam Hien Award 2018 Untuk Eva Bande dan Sedulur Sikep
Eva Bande (ketiga dari kiri) dan perwakilan Masyarakat Adat Sedulur Sikep, Gunretno (kanan), menerima Yap Thiam Hiean Award 2018 yang diserahkan Emil Salim di Jakarta (21/1/2019). (Kompas/Riza Fathoni) Eva Susanti Hanafi Bande atau yang akrab disapa Eva Bande, sungguh tak menyangka akan menjadi salah satu penerima Yap Thiam Hien Award. Kiprahnya sebagai aktivis kemanusiaan membela...
Post
Menuju Peta Jalan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Masyarakat
Dialog Presiden Jokowi dan perwakilan Masyarakat setelah penyerahan secara simbolis 9 hutan adat. Foto : ksp.go.id Konferensi Tenurial 2017 telah dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis pagi 25 Oktober 2017. Konferensi mengambil tema ‘Mewujudkan Hak-Hak Rakyat, Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan’. Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan diyakini merupakan...
Post
Konferensi Tenurial 2017
Konferensi Tenurial 2017 diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Presiden RI (KSP) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial (Pemrakarsa) sebagai bagian mewujudkan cita-cita menuju Pembangunan yang Berkeadilan. Konferensi ingin memastikan hak untuk reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan di Indonesia yang diyakini merupakan jalan utama untuk menutupi kesenjangan pembangunan, khususnya di...
Post
Memahami Krisis Sosial Ekologis dan Pengalaman Pemimpin Perempuan
Kegiatan diskusi Lingkar Belajar Perempuan. Foto : Wahyu Ryan Percakapan tentang gender dan agraria dengan tema “kawin anak” hingga “kekerasan terhadap buruh migran perempuan” tidak terlepas dari problem-problem agraria yang akut di Indonesia. Hubungan keterkaitan ini mewarnai diskusi dalam “Peluncuran Kelompok Belajar dan Pameran” di aula Baehaqi Gedung P4W Institut Pertanian Bogor-Baranangsiang, 15 Juni 2016....
Post
Menuju Pengakuan Wilayah Adat Dayak Loksado di Hulu Sungai Selatan
Kegiatan fasilitasi pemetaan di Loksado. (SLPP Kalsel) Kademangan Dayak Loksado adalah Masyarakat Adat yang telah turun temurun mendiami kawasan pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam Peta indikatif dari data dokumentasi wilayah adat Kademangan Dayak Loksado luas wilayah adat Kademangan Dayak Loksado adalah 32.554,49 hektar, dimana 77 persen wilayah adatnya berupa kawasan...
Post
Komnas HAM Luncurkan Buku Inkuiri Nasional
Buku laporan Inkuiri Nasional Komnas Ham. (SAMDHANA/Anggit) Konflik-konflik yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan Negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan. Jika pada tahun 2012 terdapat 1.213 berkas pengaduan kategori agraria tahun...
- 1
- 2