Menteri Dalam Negeri saat menerima anak panah dari perwakilan Masyarakat adat Papua. Penanda komitmen percepatan RUU PPHMA oleh Pemerintah. (SAMDHANA/Anggit) Ada yang berbeda dalam gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 17 Maret 2015. Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka langsung acara...
Author: samdhana (Samdhana Institute)
Post
Post
Peta Wilayah Adat dan Percepatan Pengakuan Wilayah Kelola Masyarakat Adat
Sarasehan Pemetaan Wilayah Adat pada Rakernas AMAN di Sorong. Foto : Istimewa Dalam situasi menguatnya pembicaraan tentang pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, maka harus dilakukan percepatan untuk mewujudkan peta wilayah adat. AMAN, JKPP dan BRWA telah menyerahkan 4,8 juta Ha lebih wilayah adat yang telah dipetakan kepada pihak pemerintah. Demikian disampaikan Kasmita Widodo Kepala...
Post
Wamena, Impian Jadi Kenyataan
Oleh : Sandika Ariansyah Lembah Baliem, nama yang begitu terkenal di wilayah Wamena Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua. Dari sejak dulu, nama tempat ini membuat saya penasaran. Banyak orang membicarakan tentang keindahan alam dan kebudayaannya. Konon katanya sudah terkenal hingga mancanegara, bahkan sudah diabadikan melalui sebuah lagu “Lembah Baliem” oleh Grup Band Slank. Ketenaran Wamena bukan...
Post
Pertemuan Regional Mitra Sunda Kecil Maluku ++
Bias Pembangunan dan Perubahan Iklim telah menimbulkan dampak sosiologik, ekologik dan ekonomik, terutama bagi masyarakat dan daerah kepuluan. Dampak yang paling terasakan terkait dengan ketahanan pangan, air, energi dan mata pencaharian. Ini tidak berarti persoalan layanan publik (pendidikan, kesehatan, transportasi dan informasi) sudah terselesaikan. 5 tahun lalu tepatnya pada 20 Mei 2010, Komunitas, pegiat dan...
Post
Menuju Pengakuan Wilayah Adat, Pembelajaran Filipina dan Indonesia
Mewujudkan keadulatan masyarakat adat hubungannya erat dengan pengakuan hak atas wilayah adat. Beberapa negara Asia memiliki hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, namun penetapan oleh negara berjalan umumnya penuh masalah dan berjalan lambat. Pengalaman berbeda terjadi di Filipina yang sejak tahun 1997 sudah memiliki Undang-undang Masyarakat Adat. Filipina merupakan salah satu...
Post
Masyarakat Manggroholo dan Sira Dapatkan Wilayah Kelola
Masyarakat saat memetakan wilayahnya. (Bentara Papua) Hutan Papua merupakan hutan alam yang tersisa dan masih alami kondisinya dibanding beberapa pulau besar di Indonesia seperti Sumatera dan Kalimatan. Salah satu wilayah hutan ini terdapat di wilayah Kepala Burung Papua yang memiliki luas hutan yang masih utuh dan di dalamnya didiami oleh beberapa suku yang menggantungkan hidupnya...
Post
Menjaga Subak dengan Filosofi Tri Hita Karana
Dua tahun setelah subak ditetapkan sebagai WBD, krama subak yang masuk dalam kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) berinisiatif membentuk Forum Pekaseh Catur Angga Batukau yang di dalamnya terdiri dari 20 subak. Deklarasi ini menjadi milestone untuk terus menjaga dan melestarikan keberadaan subak serta mempertahankan “outstanding universal value” berdasarkan filosofi Tri Hita Karana (THK). Forum Pekaseh...
Post
Pertemuan Mitra Samdhana REDD Preparedness Region Sumatra
Pertemuan mitra Samdhana region Sumatra berlangsung di Bogor. (SAMDHANA/Anggit) Oleh Anggit Saranta Tahun 2015 adalah tahun terakhir bagi Samdhana untuk merealisasikan komitmen dukungan dalam program kesiapsiagaan masyarakat (community preparedness) terhadap skema REDD, untuk mitra-mitra di Sumatra. Selama 3 hari (22-24 Januari 2015) mitra Samdhana di Sumatra berkumpul di Bogor untuk menyampaikan kinerja, kendala ataupun capaian...
Post
Memahami Advokasi Terstruktur dengan Pemahaman Konseptual Penataan Ruang di Sulawesi
Kegiatan Pelatihan Advokasi Tata Ruang di Makasar dan MP3EI. (JKPP) Sejak ditetapkannya UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, kebijakan penataan ruang kini menjadi kebijakan formal penting dalam pengaturan tanah dan sumberdaya alam lainnya. Meski tak ada rujukan yang jelas, padu serasi antar instansi pengurus tanah dan sumberdaya alam lainnya menjadi persyaratan penting dalam penetapan kebijakan...