Gambar 1. Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Ijin menurut Rakyat. Pemerintah Indonesia saat ini melanjutkan kebijakan satu peta (one map policy) untuk mengatasi konflik penguasaan lahan yang selama ini masih terjadi. Banyaknya versi peta rujukan menjadi penyumbang besar terjadinya konflik agraria yang kerap terjadi baik antara pemerintah dan pengusaha, pemerintah dan masyarakat, pengusaha dan...
Author: samdhana (Samdhana Institute)
Post
Post
Komnas HAM Sampaikan Temuan dan Rekomendasi Inkuiri Nasional Masyarakat Hukum Adat
Sampul Laporan Temuan dan Rekomendasi Inkuiri Nasional Komnas HAM 2015 Pada Mei-Desember 2014 lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaksanakan Inkuiri Nasional di 7 lokasi, yaitu Medan, Pontianak, Rangkasbitung, Mataram, Palu, Ambon dan Abepura. Inkuiri Nasional ini mendengar dan mencatat dengar keterangan umum (DKU) yang disampaikan oleh 40 masyarakat hukum adat (MHA), terkait...
Post
IUCN Asia Regional Conservation Forum, Komitmen Kuat untuk Membangun Solusi
The 6th IUCN Asia Regional Conservation Forum, Bangkok, Thailand, 10 August 2015. (SAMDHANA/Sandika) Oleh Sandika Ariansyah The 6th IUCN Asia Regional Conservation Forum (Bangkok, 10 Agustus 2015) – merupakan salah satu acara penting di Asia untuk keanekaragaman hayati dan konservasi ekosistem. Pertemuan ini fokus menyatukan beragam sektor dan mencari solusi untu kawasan dari tekanan lingkungan...
Post
Kebijakan Penguasaan Tanah dan Hutan di Indonesia
Aktifitas pemetaan wilayah kelola di Kampar Kiri, Riau. Foto : YMI Puluhan tahun terakhir, Indonesia dan negara berkembang lain telah mengalami berbagai dinamika terkait hubungan sosial akses lahan sumber daya alamnya (tenurial). Namun, proses panjang tersebut, belum berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Pada tingkat tapak, masih sulit menemukan cara tepat untuk menyelaraskan kepentingan konservasi...
Post
Inkuiri Nasional dan 9 Skenario Masyarakat Adat
Inkuiri Nasional Komnas HAM region Kalimantan. Foto : Istimewa Inkuiri Nasional adalah salah satu metoda penggalian dan pengungkapan masalah yang dilakukan oleh Komnas HAM pada Mei-Desember 2014 lalu, dan telah memilih persoalan Pelanggaran HAM atas Hak Hak Masyarakat Adat di kawasan hutan Indonesia, sebagai salah topik penting saat ini yang perlu digali dan ditemukenali lebih...
Post
Transparansi Spasial untuk Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Kelola Masyarakat Adat di Tayan Hilir
Peta Hasil Drone Kawasan Hutan yang Akan Diajukan Sebagai Hutan Adat Desa Subah. Foto : Swandiri Kecamatan Tayan Hilir di Kalimantan Barat memiliki luas 119.502,25 Ha, sebagian besar wilayahnya masuk dalam peta perizinan kelapa sawit dan pertambangan. Masyarakat lokal di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini sebagian besar merupakan komunitas Dayak Tobak yang...
Post
Kepemimpinan Pemuda dan Peringatan 2 Abad Tambora
Salah satu rekomendasi Temu Reflektif (tahunan) Komunitas dan jejaring Sukma++ adalah perlunya menggemakan gerakan dan capaian perubahan (Agenda Sukma++) disertai penguatan kader-kader dan pemimpin muda kepulauan. Terkait dengan hal ini, Komunitas Pemuda (Muda) Delta Api, menggagas kegiatan Peningkatan Kapabilitas Kepemimpinan dan Kewiradayaan yang diramu dengan Peringatan 2 Abad meletusnya Tambora, 5-11 April 2015 di dusun...
Post
Budidaya Lebah Madu untuk Petani dan Anggota Koperasi di Airnaningan
Fasilitator menjelaskan jenis lebah dan manfaatnya. Foto : YKWS Sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian ekonomi lokal masyarakat di Desa Airnaningan, Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus-Lampung. Koperasi Tirto Kencono bersama Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) memberikan pelatihan budidaya madu untuk 21 anggota Koperasi dan Kelompok Tani Margomulyo. Mereka adalah warga yang tinggal disekitar hutan rakyat Airnaningan...
Post
Mengapa Penting Menjabarkan “Kawasan Perdesaan” sebagai Amanat UU Penataan Ruang no 26/2007 dan UU Desa no 6/2014
Simulasi perjalanan wisata di Kasepuhan Ciptagelar. Foto : Dhika | Samdhana Oleh : Martua T. Sirait. Saat ini Kawasan Perdesaan sering dibicarakan dalam seminar dan lokakarya dan dirasakan menjadi instrumen yang tepat mengembangkan pedesaan khususnya pembangunan dari perdesaan. Tetapi masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur kawasan perdesaan ini dalam Peraturan Pemerintah. Terdapat dua Undang Undang...