Harapan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan tampaknya bisa terwujud. Sejak lokakarya percepatan Perda pada akhir Juli 2015 rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut telah masuk program legislasi daerah prioritas di tahun 2015, dan menjadi Perda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Enrekang, Panitia Khusus (Pansus) juga telah...
Author: samdhana (Samdhana Institute)
Post
Post
KPHL Biak Numfor Kembangkan Sistem Informasi Berbasis Web
Fasilitator dari Gedhe Foundation memberikan pemahaman terkait sistem informasi berbasis web di kantor KPHL Biak Numfor. (SAMDHANA/Sandika) Hampir 5 tahun keberadaan KPH di Papua khususnya KPHL Biak Numfor dirasa belum banyak diketahui publik secara luas. Padahal KPHL ini berdiri sejak penetapan wilayah model oleh Menteri Kehutanan melalui SK. 648/MenhutII/2010 tanggal 22 November 2010. Penting bagi...
Post
2 Pemimpin Masyarakat Adat Misak Kolombia berbagi Perencanaan Kehidupan
Ibu Liliana Muelas dari Masyarakat Adat Misak saat memaparkan Plan de Vida atau rencana kehidupan. Plan de Vida atau rencana kehidupan adalah sebuah pendekatan untuk pembentukan visi, perencanaan dan pengelolaan jangka panjang wilayah adat, yang berakar dari budaya, sejarah, sistem pemerintahan adat dan spiritualitas masyarakat adat di wilayah adat itu. Pada Sabtu (26/9) lalu di Rumah AMAN...
Post
Mengawal Implementasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) Wilayah Kalimantan
Kawasan hutan yang berubah menjadi lahan di Kalimantan Tengah. Foto : Samdhana Gerakan Nasional Penyelamantan Sumber Daya Alam (GN-SDA) merupakan kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintahan Jokowi-JK,bersama Pemerintah Daerah, Kementrian dan Lembaga Negara terkait serta Organisasai Masyarakat Sipil dalam rencana aksi bersama hingga akhir tahun 2016. Koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi (Korsup_monev) GN-SDA Region...
Post
Workshop Modeling untuk Mitra Sumatra Simpul RRK dan Safeguard
Workshop ‘modeling’ mitra Sumatra, mencari pertanyaan kunci untuk menuliskan pembelajaran ‘Community Preparedness’ terhadap skema REDD+ Proses pembelajaran (lesson learned) berlangsungnya kegiatan “Kesiapsiagaan Masyarakat” terhadap skema REDD+ (community preparedness), penting di ketahui publik dan pemimpin daerah. Pertemuan mitra Samdhana di Riau April lalu telah merumuskan untuk dilakukan penulisan buku pembelajaran ini, selanjutnya pada 8-10 Mei di...
Post
Mengawal Bersama Implementasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) wilayah Sulawesi dan Maluku Utara
Kegiatan Korsumonev GN-PSDA di Makassar. Foto : Didin Natadisastra Rangkaian kegiatan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi (korsupmonev) oleh KPK dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) 2015 telah berlangsung selama 3 hari di kota Makassar. Kegiatan pada 24 hingga 26 Agustus 2015 diikuti perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Kemetrian...
Post
Desa Ensaid Panjang dan Masyarakat Adat Dayak Desa
Rumah betang di desa Ensaid Panjang, Kalimantan, Foto: Stephanie Jung | PRCF Desa Ensaid Panjang merupakan desa kawasan hutan dan atau kawasan berhutan yang berada di sebelah timur Ibukota Kecamatan Kelam Permai. Jarak Desa Ensaid Panjang dengan ibukota Kecamatan adalah 27 km, sementara jarak dengan Ibukota Kabupaten adalah 58 km, dan jarak desa ini ke...
Post
Jalan Panjang Pengelolaan Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang, Sintang, Kalimantan Barat
Kawasan Bukit Rentap di kabupaten Sintang propinsi Kalimantan Barat. (LPHD Lidih Duan) Sejak 5 April 2012 masyarakat desa Ensaid Panjang di kecamatan Kelam Permai kabupaten Sintang propinsi Kalimantan Barat mengharapkan hak kelola kawasan hutan melalui hutan desa. Masyarakat di sekitar kawasan Bukit Rentap ini menyadari betul peran penting kawasan hutan yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung...
Post
Sinergi Tata Kelola Hutan Paska Putusan PTUN Jakarta Terkait Keterbukaan Informasi Publik
DIskusi Pokja Tata Kelola Hutan di Puspijak-KLHK, Bogor (2/9). Foto : Anggit | Samdhana Pembaruan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan informasi publik dan peraturan serupa lainnya seperti Permen LH nomor 6 tahun 2011, serta Permenhut 02 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan penting dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha...