Persawahan di mukim Aceh. (YRBI) Kedaulatan atas wilayah adat, hukum adat, kekayaan alam , pemerintah adat dan kedaulatan dalam pengambilan keputusan (kedaulatan mukim) terus diperjuangkan masyarakat sipil di Aceh. Berbagai aksi pengorganisasian, advokasi dan kampanye telah dilakukan. Namun sejauh ini pengakuan tersebut masih belum berhasil didapat. Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan yang terdapat di...
Author: samdhana (Samdhana Institute)
Post
Post
Memperkuat Komponen Ekowisata dan Produk Hijau Hutan Adat Guguk
Hutan Adat Guguk. (Greenindonesia.org) Hutan adat Guguk di Desa Guguk kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi hingga kini masih bertahan dari tantangan perkembangan dan tawaran ekonomi sumberdaya, khususnya eksploitasi tambang emas. Sejak Februari 2015 GreenIndonesia telah berkegiatan dengan masyarakat desa Guguk, menerapkan konsep “membangun ekonomi rumah lebah” dimana setiap komponen kegiatan merupakan kekayaan yang...
Post
Penguatan Keling Menua Sungai Utik dalam Persiapan Kegiatan Ekowisata
Gawai Dayak Iban di Sui Utik Kalimantan Barat. (Greenindonesia.org) Kehidupan masyarakat Sui Utik sangat erat kaitannya dengan hutan. Mulai dari perlengkapan dapurnya, gagang parang yang di ukir indah namun sederhana, berbagai jenis keranjang dan tikar dari berbagai jenis bahan tanaman, perahu-perahu mereka, lagu-lagu dan tarian, semua terhubung erat dengan hutan secara indah. Perempuan-perempuan Sui Utik...
Post
Wilayah Kelola Masyarakat dan Perubahan Iklim
(SAMDHANA/Andhika) Oleh Andhika Vega Praputra Perubahan iklim masih menjadi isu rumit bagi masyarakat sekitar hutan. Terlebih karena dipenuhi berbagai jargon dan istilah teknis serta kerumitan berbagai prosedur yang masih dibahas. Belum lagi soal insentif dan kerangka pengaman yang tampak samar bagi masyarakat hutan. Sebuah inisiatif untuk menggali pengalaman para pihak terkait perubahan iklim telah dilakukan...
Post
Perubahan Iklim Global dan Dinamika Lokal
(SAMDHANA/Andhika) Oleh Andhika Vega Praputra Sebagai isu yang mengemuka pada dekade terakhir, perubahan iklim telah menyedot perhatian kita. Tak hanya di tingkat internasional, isu perubahan iklim juga menyentuh masyarakat di tingkat tapak. Berbagai inisiatif mengurangi emisi berbasis masyarakat telah dilakukan para pihak melalui berbagai skema, baik wajib maupun sukarela. Meski demikian perubahan iklim masih menjadi...
Post
Upaya Percepatan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) di Kabupaten Kapuas
Ilustrasi SK pembentukan LPHD di 2 Desa di Kabupaten Kapuas Upaya percepatan Hak Pengelolaan Hutan Desa di wilayah Kabupaten Kapuas terus dilakukan. Salah satu aksi pentingnya adalah koordinasi dan komunikasi terkait perkembangan proses yang sudah berjalan serta antisipasi persoalan kebijakan baik dari daerah dan pusat. Informasi dilapangan seringkali tidak sesuai harapan terutama program kelompok tani,...
Post
Mendorong Kerja pemberdayaan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia
Workshop perumusan ‘outline assesment’, (29 Juli 2015) di Pontianak. (PPK/Giring) Percepatan penyelesaian status kawasan adalah upaya mendesak untuk mendapatkan kepastian legalitas dan legitimasi wilayah masyarakat adat termasuk di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Proses penetapan kawasan oleh Ditjen Planologi tahun 2014 mencatat kawasan hutan di Kalimantan Barat yang telah ditetapkan seluas 4.386,617, 42 Ha...
Post
Mendorong Pengakuan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat di Sekadau dan Melawi, Kalimantan Barat
Masyarakat Belaban Ella tengah mencari ikan di sungai wilayah mereka. (Agus Mualang) Peluang Konstitusi sebagaimana Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 dan Putusan MK 35/2012. Termasuk UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 7 Tahun 2005,...
Post
Mitra RRI Lakukan Kunjungan ke Kasepuhan Karang, Lebak-Banten
Kegiatan kunjungan mitra RRI ke Kasepuhan Karang Dalam rangka belajar dan berbagi pengetahuan dengan masyarakat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak provinsi Banten. Khususnya mengenai perjuangan mendapatkan hak kelola atas wilayah adat dan rencana masyarakat Kasepuhan mengelola wilayah adat ketika sudah mendapatkan pengakuan legal. Pada 28 Oktober lalu, 18 mitra representasi lembaga yang tergabung dalam Rights and...