Home samdhana

Author: samdhana (Samdhana Institute)

Post
Masyarakat Adat Sumbawa Ajukan Raperda Pengakuan dan Perlindungan

Masyarakat Adat Sumbawa Ajukan Raperda Pengakuan dan Perlindungan

Tanggal 11 November 2015 tampaknya menjadi momentum awal masyarakat adat di Sumbawa untuk memiliki Peraturan Daerah (Perda) masyarakat adat. Pada hari itu 33 komunitas adat bersama Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Sumbawa menyerahkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Komisi 1 DPRD Sumbawa. Draft ini merupakan hasil proses penyusunan sejak September 2015 lalu,...

Post
Merencanakan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kawasan Adat Paer Daya

Merencanakan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kawasan Adat Paer Daya

Komunitas Adat Karang Bajo merupakan satu dari 23 komunitas adat yang mendiami Kawasan Adat Paer Daya-Lombok Utara. Komunitas yang masih memegang teguh sistem warisan adat leluhur dalam pengelolaan sumberdaya alam, yang memiliki kesantunan dalam mengelola sumberdaya alam. Pola pengaturan keruangan kawasan oleh komunitas ini sudah terbukti mampu menjaga stabilitas sosial politik dan lingkungan. Komunitas ini...

Post
Hutan Kemasyarakatan, Pilihan Hak Kelola Masyarakat Alor dan Sikka

Hutan Kemasyarakatan, Pilihan Hak Kelola Masyarakat Alor dan Sikka

Rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memberikan akses kawasan hutan negara melalui skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare disambut baik oleh pemerintah daerah. Skema ini diharapkan mampu memfasilitasi penyelesaian konflik kehutanan yang cukup lama terjadi di daerah antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan negara. Yayasan...

Post
Inisiatif Mendorong Terwujudnya Ruang Kelola Masyarakat di Sumatera

Inisiatif Mendorong Terwujudnya Ruang Kelola Masyarakat di Sumatera

Sinergi organisasi masyarakat sipil di tujuh provinsi di Pulau Sumatera untuk membangun kesiapsiagaan dini berbasis masyarakat (community based preparedness) telah berjalan selama 3 tahun (2013-2015). Hal ini dilakukan terkait maraknya prakarsa mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dan tata-guna lahan di Indonesia. Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat dan Aceh, selama 3 tahun ini...

Post
Inisiatif Kemandirian Ekonomi Desa dengan Usaha Lestari di Uraso

Inisiatif Kemandirian Ekonomi Desa dengan Usaha Lestari di Uraso

Masyarakat Kampung Liku Dengen, Desa Uraso di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terus memperkuat dirinya dengan berbagai inisiatif kemandirian. Kampung Liku Dengen, berada di Desa Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Warga kampung ini adalah komunitas adat Tabang yang berada di wilayah dataran tinggi. Mereka merintis pertanian alami untuk memastikan keberlanjutan ekonomi...

Post
Masyarakat Adat, antara Rentan dan Tangguh Bencana

Masyarakat Adat, antara Rentan dan Tangguh Bencana

Bencana yang terjadi sejatinya merupakan dampak tidak seimbangnya hubungan antara Masyarakat Adat dengan leluhur dan sang pencipta. Sistem pengetahuan masyarakat adat seperti di Mentawai Sumatera Barat telah membuktikan bahwa mereka sejak dulu sudah akrab dengan gempa. Masyarakat adat Mentawai bahkan menganggap gempa bumi sebagai pertanda baik, musim-musim panen biasanya ditandai dengan beberapa peristiwa alam. Sekretaris...

Post
AMAN Tana Luwu dan DPRD Luwu Timur Kerjasama untuk Perda Masyarakat Adat

AMAN Tana Luwu dan DPRD Luwu Timur Kerjasama untuk Perda Masyarakat Adat

Dialog AMAN Tana Luwu dengan DPRD Kabupaten Luwu. Foto : Anies Syahrir Masyarakat adat berbagai wilayah di nusantara terus berjuang merajut kedaulatan dan martabatnya. Mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat di daerah masing-masing untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Pilihan konkrit ditengah situasi belum jelasnya pembahasan Rancangan Undang Undang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum...

Post
Mukim-Gampong dalam Pemerintahan Aceh

Mukim-Gampong dalam Pemerintahan Aceh

Diskusi tematik di Gampong Krueng Lamkareung, Indrapuri Aceh Besar. (YRBI) Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan di Aceh yang diakui dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Model ini sudah dijalankan di Aceh sejak masa kesultanan Iskandar Muda (1607). Unit pemerintahan terkecil di Aceh disebut Gampong, persekutuan dari beberapa Gampong (minimal 4)...

Post

Aka Wuon Dukung Pemetaan 3 Wilayah Adat Marga di Tambrauw

Rumah penduduk di perbukitan Distrik Fef –diantara keheningan gugusan hutan. Photo: Ruben Yogi Sebagai upaya mengurangi konflik klaim hak kepemilikan tanah yang cenderung meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah bersama masyarakat adat melaksanakan diskusi berkala yang melibatkan semua marga. Diskusi dilaksanakan di tiap distrik (kecamatan), bertujuan mendorong klarifikasi...