Ben Hodgdon (Rainforest Alliance), Wiratno (KLHK) dan Martua T. Sirait (Samdhana) saat pemaparan ‘Community Forestry’ di Jakarta. (SAMDHANA/Anggit Saranta) Oleh Anggit Saranta 30% dari hutan di negara-negara tropis beberapa dalam ruang pengelolaaan dalam oleh masyarakat setempat. Di dalam Maya Biosphere Reserve di Guatemala, misalnya, sembilan konsesi masyarakat mengelola lebih dari 400.000 hektar hutan yang bernilai...
Author: samdhana (Samdhana Institute)
Post
Post
2 Desa di Jembrana Tuntas Susun Rencana Tata Ruang dan Rencana Strategis Desa
(Yayasan Wisnu) Bali merupakan salah satu dari 17.508 kepulauan di Indonesia. Kesatuan nilai Tri Hita Karana dan Sad Kerti yang merupakan nilai lokal dalam menjaga keseimbangan, menjadi pemandu terjaganya keindahan dan keharmonisan alam yang mendukung pariwisata Bali. Namun ketika pembangunan pariwisata berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan kelestarian sumberdaya alam, ditambah dampak perubahan iklim global,...
Post
Desa di Kubu Raya Terapkan Sistem Informasi Desa
(LPS-AIR) Pasal 86 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan perlunya desa membangun sistem informasi desa. Keberadaan pasal ini menjadi modal memutus rantai keterbatasan informasi Desa, terutama akses pembangunan sekitar Desa. Salah satunya Desa di kawasan pesisir Kalimantan Barat, yaitu Desa Sungai Nibung, Kecematan Telok Pakedai dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu...
Post
Mengembalikan Hutan Jawa ke Tangan Rakyat
Konsolidasi CSO Hutan Jawa di Yogyakarta. (SAMDHANA/Martua) Dalam rangka pemulihan kondisi hutan Jawa, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerukan pada pemerintah untuk segera mencabut PP 72 tahun 2010 tentang perum Perhutani. Hal ini diutarakan langsung oleh Agus Budi Purwanto, Direktur Eksekutif ARuPA selaku vocal point KPH Jawa dalam acara “Konsolidasi KPH Jawa” yang mengangkat tema...
Post
Pemkab Jayapura dan Tokoh Adat Belajar Kampung Adat di Bali
Niat baik pemerintah Jayapura menghidupkan kembali tatanan nilai adat sebagai kekuatan pemerintahan di tingkat kampung sudah sepantasnya didukung. Kabupaten ini sebelumnya telah mengeluarkan dua kebijakan, yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2013 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura dan SK Bupati No. 319 Tahun 2014 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten...
Post
Merumuskan Strategi Bersama Percepatan Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama AMAN, BRWA dan Samdhana Institute, menggelar Lokakarya Membangun Strategi Percepatan Perluasan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat dan Wilayah Kelola Rakyat, 15-16 Februari 2016. Kegiatan yang dipusatkan di Bogor ini menghadirkan para pelaku pemetaan partisipatif di Indonesia. Dalam perkembangannya kegiatan pemetaan partisipatif telah digunakan oleh berbagai lembaga baik lembaga swadaya masyarakat,...
Post
AMAN Maluku Utara dorong Halmahera Tengah Miliki Perda Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Kebijakan pembangunan di Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara ditandai dengan pemberian izin usaha pertambangan serta perkebunan skala besar seperti perkebunan sawit puluhan ribu hektar. Tercatat ada 66 izin tambang dan 2 izin perkebunan sawit dengan status yang berbeda-beda. Luas wilayah yang di konversikan untuk kegiatan pertambangan sebesar 121.833 hektar atau 47,98 persen dari luas daratan...
Post
Menjaga Kemenangan Hutan Papua di Mangroholo dan Sira
Kampung Sira adalah salah satu kampung yang terdapat di Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan yang sebelumnya tergabung didalam Distrik Seremuk. Jumlah penduduk dikampung Sira sebanyak 178 jiwa dengan total kepala keluarga 38 KK. Diwilayah ini masih menghampar luas hutan tropis dengan tajuk yang rapat. Kampung Mangroholo yang terletak di lembah dan Kampung Sira di bagian...
Post
Mewujudkan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat Enggano Melalui Perda
Masyarakat Pulau Enggano merupakan masyarakat yang kaya akan sistem adat yang masih kuat dan memiliki kearifan budaya dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan. Sistem Pengelolana SDA di Pulau Enggano dikelola secara adat oleh masyarakat Pulau Enggano melalui sistem kaudar. wilayah adat (hak suku) yang disebut Kaudar diterjemahkan menurut mereka adalah wilayah dimana terdapat pemukiman atau...