Kampung Sepse, sebuah kampung di Kabupaten Biak yang menurut temuan Mnukwar bersama KPHL Biak Numfor mengindikasikan Kampung ini memiliki potensi alam yang sangat indah. Temuan sebagaimana PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. PP ini menempatkan biak sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Bahkan didalam dokumen Peraturan Pemerintah tersebut,...
Author: samdhana (Samdhana Institute)
Post
Post
4 Desa Upayakan Hak Kelola Hutan Desa di Kabupaten Kapuas
Hutan Kalimantan Tengah sebelum terbakar. Foto YTT Kebakaran hutan dan lahan yang mendera Kalimantan Tengah dan beberapa wilayah lain di Indonesia telah mengakibatkan kabut asap tebal dengan jarak pandang berkisar 10 – 30 meter. Kebakaran pada Juli hingga November 2015 tersebut juga dirasakan masyarakat di Kabupaten Kapuas, khususnya desa sekitar hutan di Tambak Bajai, Katimpun,...
Post
Masyarakat Tiga Propinsi di Sumatera Berbagi Pengalaman Mengelola Lahan Gambut
Kegiatan workshop pengelolaan lahan gambut oleh masyarakat. Foto : hutaninstitute.or.id Berbagai permasalahan lingkungan dan kerusakan lahan gambut menyebabkan berbagai dampak multi dimensi bagi masyarakat Indonesia, seperti bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang selalu terulang setiap tahunnya. Untuk menuju perbaikan pengelolaan lahan gambut, diperlukan pemahaman pengelolaan yang dibarengi dengan kearifan lokal berbasis...
Post
Optimalisasi Penggunaan Anggaran Desa untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Kegiatan perencanaan desa di desa Selat Baru, Kabupaten Bengkalis. (Jikalahari) Perubahan iklim masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terlebih di Provinsi Riau yang memiliki hutan rawa gambut. Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 menjadi salah satu bukti bahwa mitigasi perubahan iklim bukanlah pekerjaan mudah. Inisiatif dan kerjasama berbagai pihak dari tingkat pusat hingga daerah,...
Post
Menuju Pengakuan Wilayah Adat Dayak Loksado di Hulu Sungai Selatan
Kegiatan fasilitasi pemetaan di Loksado. (SLPP Kalsel) Kademangan Dayak Loksado adalah Masyarakat Adat yang telah turun temurun mendiami kawasan pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam Peta indikatif dari data dokumentasi wilayah adat Kademangan Dayak Loksado luas wilayah adat Kademangan Dayak Loksado adalah 32.554,49 hektar, dimana 77 persen wilayah adatnya berupa kawasan...
Post
Buku Kedua dari Trilogi Kekritisan Sumatera diluncurkan
#SolusiTandingJokowi : Setumpuk Tagihan Keselamatan Ruang Hidup Rakyat. Penulis, pemapar dan peserta diskusi peluncuran buku #SolusiTandingJokowi. (SAMDHANA/Anggit) Gedung Joeang di kawasan Menteng Jakarta, Jum’at (1/4/2016) lalu kembali mencatatkan sejarah. Sebuah Paket Kebijakan untuk rakyat diluncurkan. Paket Kebijakan ini berisi jaminan pemerintah untuk keselamatan ruang kelola dan wilayah adat, penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang...
Post
Badan Otoritas Adat, Adaptasi Baru Kelembagaan Adat di Lembah Baliem – Papua
Lokasi pembibitan yang dikembangkan BOA Witawaya untuk didistribusikan ke setiap Pilamo Adat. Foto: Yunus Yumte/SAMDHANA Sadar akan pentingnya penataan ruang adat, proteksi nilai sosial dan adaptasi penghidupan masyarakat adat dengan perubahan pembangunan, komunitas adat Witawaya di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua membentuk Badan Otoritas Adat (BOA). BOA di Witawaya secara struktur menjadi bagian upaya masyarakat menghidupkan...
Post
Samdhana Sebagai Mitra Kantor KPHL Biak Numfor
Pegawai KPHL Bersama Tim The Samdhana Institute. (kph.web.id) Tim Samdhana Institute adalah sebuah komunitas praktisi yang didirikan pada tahun 2003 Visi Lembaga Samdhana adalah untuk daerah dimana keanekaragaman alam, budaya dan spiritual bernilai dan konflik lingkungan diselesaikan dengan damai, dengan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak. Tim Samdhana Institute memiliki pengalaman bertahun-tahun membantu masyarakat lokal...
Post
Komnas HAM Luncurkan Buku Inkuiri Nasional
Buku laporan Inkuiri Nasional Komnas Ham. (SAMDHANA/Anggit) Konflik-konflik yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan Negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan. Jika pada tahun 2012 terdapat 1.213 berkas pengaduan kategori agraria tahun...