Konferensi pers Simposium Masyarakat Adat II di Jakarta. Foto : Aman Pengakuan wilayah adat di Indonesia masih terbilang minim jika dilihat dari luas wilayah adat Indonesia yang mencapai lebih dari 40 juta hektar. Kajian Epistema Institute mencatat hanya 15.577 hektar wilayah adat yang diberikan pengakuan yang itupun dilakukan melalui regulasi daerah, belum terlihat Pengakuan Hak...
Author: samdhana (Samdhana Institute)
Post
Post
Upaya Mendukung Pemenuhan Rencana Aksi NKB GN-SDA
Konsolidasi Masyarakat Sipil, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA), tahun 2015 lalu. Foto : Auriga Upaya untuk melakukan pembenahan kebijakan melalui pemenuhan rencana aksi NKB GN-SDA (Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam) inisiatif KPK dan pemerintahan baru Jokowi-JK terus didorong termasuk dengan cara melakukan fungsi koordinasi, supervisi, monitoring serta evaluasi (korsupmonev) terhadap implementasi rencana...
Post
Persiapan DGMI menuju Pelaksanaan di Tahun 2017
Pertemuan DGMI Indonesia di Bali Dari empat pertemuan NSC yang dilakukan sejak bulan Juli 2015 sampai Maret 2016 lalu, dihasilkan rancangan proyek (Project Design – PD) DGMI yang menggambarkan (paling tidak) pelaksanaan DGMI, siapa yang terlibat langsung dalam pengelolaan proyek, perubahan apa yang diharapkan (Project Development Objective – PDO) dari pelaksanaan DGMI, dan target setiap...
Post
Masyarakat Adat Perbatasan dan Upaya Pengakuan Wilayah Adatnya
Kegiatan PPK di 5 sites kawasan perbatasan Indonesia-Sarawak Malaysia. Foto : PPK Kerja-kerja pemberdayaan dan advokasi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat merupakan tantangan untuk meyakinkan pemangku kepentingan mengubah pespektif dan pendekatan pembangunan perdesaan di perbatasan. Adanya peluang regulasi pengakuan wilayah adat seperti Putusan MK 35/2012, UU N0. 6/2014 Tentang Desa Adat dan Peraturan Menteri...
Post
Kampung Yarona dan Wilayah Adatnya di Kaimana
Kegiatan layanan kesehatan di Kampung Yarona. Foto : suarapapua.link Berdasarkan peta Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Kaimana, wilayah Kampung Yarona masuk dalam kawasan hutan lindung dengan tipe hutan sebagian besar di dominasi oleh hutan dataran rendah kering dan hutan rawa serta hutan mangrove. Di dalam kampung dan sekitarnya didominasi oleh tanah berpasir dengan kontur relatif...
Post
Rimak Adat Tawang Panyai, Hutan Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau Kalimantan Barat
Masyarakat Adat Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau sejak 1996 telah berjuang mempertahankan ‘Rimak Adat Tawang Panyai’ dari ekspansi perkebunan sawit, dengan melakukan pemetaan wilayah adatnya. Sejak 2012 telah dilakukan usaha pengakuan hukum melalui serangkaian dialog, lobby hingga diskusi terfokus dengan pemerintah Kabupaten Sekadau. Titik terang mulai muncul ketika Mei 2015, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sekadau telah...
Post
Mencari Solusi atas Masalah Hak Ulayat di Propinsi Riau
Masyarakat Kampung Adat Sakai Minas, Mengkapan, S.Mandau, Siak tengah berlatih membuat peta. Foto : Jois Adisti Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di provinsi Riau belum mengakomodir kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Konflik perebutan ruang kelola masyarakat dengan perusahaan baik perkebunan maupun kehutanan masih saja terjadi. Scale Up mencatat dan mengkonfirmasi bahwa sepanjang...
Post
Tenun dan Warisan Kehidupan Sui Utik
Tenun songket khas Dayak Iban. Foto : Annisa Yuniar/GreenIndonesia Sui Utik, sebuah desa kecil di hulu Sungai Embaloh, salah satu dari empat sungai anak sungai Kapuas. Lokasi yang termasuk kedalam zona penyangga (buffer zone) Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ketika desa-desa sekitarnya berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, sub-suku Dayak Iban...
Post
Registrasi dan Verifikasi 30 Wilayah Adat di Sulawesi Tengah
Peta Wilayah Adat yang terverifikasi di website BRWA Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan profil masyarakat adat yang cukup banyak. Kerja-kerja pemetaan partisipatif yang dilakukan CSO dan organisasi rakyat lainnya sejak tahun 2000 ternyata belum seluruhnya bisa maksimal dimanfaatkan untuk mendukung pengakuan wilayah adat. Sedangkan prasyarat pengakuan Wilayah Adat oleh Negara harus dapat dibuktikan disertai dengan...