Workshop RPHD Bersama LPHD : Expose Progress Program Hutan Desa Sira dan Manggroholo

Peserta workshop RPHD di Sorong Selatan. (BENTARA/Imam)

LPHD Sira dan LPHD Manggroholo pada Jumat, 07 Oktober 2016 lalu telah menggelar workshop Bedah RPHD bersama LPHD dengan sub tema “Expose Progress Program Hutan Desa Sira dan Manggroholo”. Kegiatan yang didukung The Samdhana Institute dan Greenpeace ini dipusatkan di gedung Pusat Pembinaan Pelatihan Wanita (P3W) Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Diikuti perwakilan dari UPT Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL-KLHK) wilayah Maluku Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Sorong Selatan, Kedua Kepala Kampung Sira dan Menggroho, Perwakilan Dewan Adat Knasoimos dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (BPMPK) kabupaten Sorong Selatan.

Workshop ditujukan untuk menyampaikan perkembangan dan kemajuan Hutan Desa (HD) yang sudah berjalan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan serta rencana kegiatan LPHD untuk tahun 2016-2017 kepada seluruh jajaran SKPD Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT BPSKL – KLHK. Selain itu kegiatan ini juga dirancang untuk menyediakan ruang komunikasi dalam menjalin sinergi antara LPHD, Lembaga Pendamping Program Hutan Desa dengan program-program yang ada dijajaran SKPD dilingkup Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan.

Ketua LPHD Kampung Sira Bapak Alfret Kladit dan Ketua LPHD kampung Manggroholo Bapak Markus Kladit, dalam presentasinya memaparkan kerja-kerja LPHD sejauh ini. Potensi-potensi yang terdapat didalam hutan desa dan rencana Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti damar, sagu, nenas, dan hasil-hasil perkebunan lainnya untuk meningkatkan perekonomian di kedua HD tersebut.

Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Masyarakat (BPSKL) Wilayah Maluku – Papua Bapak Sahala Simanjuntak, dalam paparannya menyampaikan kebijakan serta fasilitasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bagi masyarakat dalam skema Perhutanan Sosial termasuk Hutan Desa. Secara singkat Pak Sahala yang datang langsung dari kantor BPSKL Ambon menjelaskan bahwa untuk wilayah kerja PSKL Ambon-Papua ini, Hutan Desa Manggroholo dan Sira merupakan contoh skema perhutanan sosial pertama. Secara institusi BPSKL sangat berterima kasih kepada lembaga-lemabag pendamping yang membantu proses sosialisasi sampai masyarakat Manggroholo-Sira berkomitmen untuk masuk dalam skema Hutan Desa ini sebagai upaya pengelolaan hutan berkelanjutan. Di penutup presentasinya Pak Sahala juga meminta LPHD Sira dan Menggroholo untuk menyampaikan usulan kebutuhan alat-alat untuk industri pengolahan seperti untuk produk sagu agar di bantu untuk disediakan melalui pembiayaan di PSKL.

Sementara itu Bapak Herman Remetwa yang hadir mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengatakan bahwa Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki paradigma baru dalam pengembangan Perhutanan Sosial yang akan menjadi arah pembangunan masyarakat kedepan. Beliau juga menyampaikan bahwa tujuan workshop untuk menjaring sinergisitas dengan program-program di Kabupaten sangat penting dan merupakan langkah yang tepat untuk inisiasi diawal, sesuai dengan visi dan misi Provinsi Papua Barat.

Workshop berjalan produktif dengan beberapa tanggapan dan input dari peserta. Beberapa penegasan diberikan terutama komitmen dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Sorong terkait capaian di Sira dan Manggroholo. Komitmen untuk menyediakan ruang diskusi dan dukungan ke Sira – Manggroholo, termasuk dukungan hasil penting yang didapat. Produk damar yang dipamerkan oleh LPHD Sira – Manggroholo pada kegiatan ini memperoleh perhatian tersediri. Secara khususu dilakukan penyerahan contoh produk Damar Merah oleh kepala LPHD Sira dan Manggroholo kepada kepala BPSKL untuk selanjutnya diuji kualitasnya sebagai bahan promosi hasil-hasil Hutan Desa oleh BPSKL.

Dalam penutupan acara, berbagai harapan dan rekomendasi disampaikan, salah satunya adalah upaya-upaya untuk membawa lebih banyak lagi SKPD terkait di tingkat Kabupaten Sorong Selatan untuk terlibat dan memberikan kontribusi kerja-kerja di Sira dan Menggroholo. Masyarakat juga mencatat bahwa mereka adalah aktor utama dari proses ini sebagaimana di ingatkan oleh semua pihak. Namun dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada, asistensi teknis, pendidikan dan fasilitasi intens terhadap kebutuhan sosial, legal dan teknis dari fasilitasi Hutan Desa sangatlah diperlukan sehingga rekomendasi untuk pendampingan berlanjut juga diangkat dalam penutupan diskusi ini. [Iman Setiawan (Bentara)|Yunus Yumte]