#SolusiTandingJokowi : Setumpuk Tagihan Keselamatan Ruang Hidup Rakyat.
Penulis, pemapar dan peserta diskusi peluncuran buku #SolusiTandingJokowi. (SAMDHANA/Anggit)
Gedung Joeang di kawasan Menteng Jakarta, Jum’at (1/4/2016) lalu kembali mencatatkan sejarah. Sebuah Paket Kebijakan untuk rakyat diluncurkan. Paket Kebijakan ini berisi jaminan pemerintah untuk keselamatan ruang kelola dan wilayah adat, penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan sumber-sumber penghidupannya, dan penyediaan ruang hidup yang layak bagi seluruh warga.
Diluncurkannya Paket Kebijakan Jokowi ini adalah respon cepat terhadap krisis kewibawaan negara yang tidak kunjung memberi kepastian dan keamanan atas keberadaan dan ruang hidup warga, krisis air-pangan-energi, krisis identitas dan kepribadian, dan kerentanan bencana yang luar biasa di Sumatera. Paket Kebijakan Jokowi untuk Keselamatan Ruang Hidup ini adalah pengejawantahan langsung NAWACITA yang sekaligus menyeimbangkan atau menandingi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi I sampai XI yang baru diluncurkan beberapa hari yang lalu.
Paket kebijakan tersebut tertuang dalam buku #SolusiTandingJokowi : Setumpuk Tagihan Keselamatan Ruang Hidup. Buku ini ditulis dan disusun Simpul Jaringan LSM Sumatera yang diterbitkan Samdhana Institute, ini merupakan harapan masyarakat sipil yang dikemas seolah seolah telah terjadi, tepat di tanggal 1 April 2016 (April Mop). Untuk sebagian pembaca mungkin akan terkecoh dengan tampilan info grafis yang mirip dengan info grafis nawacita yang sering kita dengar.
“Prosesnya selama satu tahun setelah buku “Robohnja Sumatera Kami” yang kemudian coba menghadirkan sebuah solusi terkait kondisi yang terjadi. Kami coba menyampaikan sebagai pekerja bersama dengan masyarakat. Didalam buku ini kita coba memikirkan apa kira-kira yang perlu kita tagih pada pemerintah saat ini. Kemudian bisa diproses dalam kebijakan-kebijakan, demikian menurut Nora Hidayati, salah satu penulis buku.
Paket Kebijakan yang diluncurkan memuat Tindakan Cepat Pemerintah untuk mengatasi krisis ekologi, pangan-energi-air, dan sosial-budaya. Kemudian, Paket Kebijakan ini menguraikan Tiga Langkah Kebijakan, yaitu: (1) Menghentikan segala bentuk penggusuran dan kriminalisasi melalui pengakuan dan perlindungan masyarakat pengelola ruang hidup melalui pembenahan birokrasi, transparansi informasi pengelolaan sumber daya alam, kepastian dan perlindungan hukum yang berkeadilan; (2) Memperbaiki daya pulih ruang hidup rakyat melalui deregulasi skema-skema pengelolaan hutan dan lahan, insentif pajak dan fiskal bagi investasi ramah sosial dan ekologik, dukungan anggaran, perbaikan kualitas perencanaan pembangunan, dan pembenahan iklim usaha dan tata niaga komoditas rakyat; dan (3) Memastikan tersedianya lingkungan hidup yang layak bagi seluruh warga dengan menghentikan pencemaran dari pembakaran hutan, mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan membangun kesiapsiagaan bencana.
Sebagai rincian atas Tiga Langkah Paket Kebijakan tersebut, diuraikan pula Permasalahan, Respon Kebijakan, dan Manfaat di empat aras, yaitu lingkungan hidup dan kehutanan, pesisir, masyarakat adat, dan pencemaran asap.
”Alangkah indahnya kalau usulan Paket Kebijakan untuk Keselamatan Ruang Hidup Rakyat itu benar-benar diterima Jokowi dan diresmikan segera sebagaimana pemerintah merespon krisis ekonomi global dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XI,” sambung Christian Purba yang menjadi salah satu editor buku itu.
Dalam acara peluncuran buku di Gedung Joeang hari ini Noer Fauzie, Staf Ahli di Kantor Staf Kepresidenan secara langsung menerima dan menyambut baik buku ini. Meski ada kesenjangan antara Nawacita dan RPJM yang disiapkan Bapenas, akan tetapi saat ini KSP sedang menyiapkan Program Prioritas Presiden.
“Saat ini Program Proritas Presiden sedang dibicarakan sampai bulan Juli 2016. Saya usulkan segera sampaikan secara resmi ke kantor presiden sehingga dapat menjadi Program Prioritas Presiden, mari kita langsung bicarakan,” terangnya.
Di kesempatan yang sama, tanggapan tertulis Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim (INDC), disampaikan oleh Dr. Agus Justianto (Wakil Ketua Dewan Pengarah INDC). Menurutnya ketiga jaminan untuk keselamatan ruang hidup rakyat sejalan dengan pokok-pokok dalam NDC yang telah menetapkan visi ketangguhan iklim yang menjamin keamanan pangan, air, dan energi melalui adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. “Kebijakan Negara dan program ini memang sudah disiapkan menjadi salah satu pendukung dari dokumen NDC sehingga kita berharap ini juga bisa di kroscek didalam temuan-temuan yang ada pada buku #SolusiTandingJokowi,” terang Agus.
+ There are no comments
Add yours