Menteri Dalam Negeri saat menerima anak panah dari perwakilan Masyarakat adat Papua. Penanda komitmen percepatan RUU PPHMA oleh Pemerintah. (SAMDHANA/Anggit)
Ada yang berbeda dalam gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 17 Maret 2015. Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka langsung acara yang diikuti lebih dari 200 perutusan masyarakat adat di Woronai (Lapangan) Aimas. Kehadiran pemerintah dalam gelaran masyarakat adat ini diharapkan bisa menjadi momen rekonsiliasi.
Menteri Cahyo secara khusus menyampaikan bahwa masyarakat adat itu ada sebelum negara lahir. Ada bagian dimana ada hak tradisional yang bersifat kewilayahan, kewenangan yuridis dan kewenangan hukum yang di masa lalu masih ada benturan dan ketidak percayaan. Ke depan benturan ini harus dihilangkan untuk membangun hukum positif NKRI dengan pengaturan yang jelas.
Ia pun meminta bupati dan walikota untuk memperhatikan MA di wilayahnya masing-masing. Sebagaimana komitmen Presiden Jokowi membangun NKRI dari perbatasan, dari desa termasuk desa-desa adat, memberdayakan MA dalam proses kemajaun bangsa ke depan yang seharusnya tidak boleh terpinggirkan.
Terkait RUU PPHMA ditegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan kekuatan agar bisa terwujud sesuai harapan.
“Kita usahakan agar bisa masuk dalam Prolegnas. Kami akan berusaha untuk 2016,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, Menteri LHK Siti Nurbaya yang juga hadir memberikan paparan keinginannya dengan SDA dan memberikan akses SDA yang sama bagi generasi mendatang. Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan adat, dan desa adat akan dirumuskan sebaik-baiknya dan rinci. Maka kita bekerja sama dengan baik dengan AMAN dan dengan Komnas HAM.
“Berdasarkan Putusan Mk35 kita akan realisasikan, kita akan aktualisasikan. Ketika ada identitasnya maka ada wilayahnya. Sampai sekarang kita sudah keluarkan 1,9 juta hektar untuk HKR dan HD. Kita akan rumuskan lagi dengan cara yang ada karena MA punya pola yang berbeda,” jelas Menteri Siti Nurbaya.
Sebelumnya pawai adat dari Lapangan Hoki, Kota Sorong mengawali rangkaian pembukaan rakernas ini. Suasana kehangatan semakin terasa setibanya di Woronai Aimas. Bentangan kain adat menyambut semua peserta oleh Ketua Dewan Adat Suku Moi Dominggus Osok.
“Kami dengan ikhlas menerima rombongan yang datang di Bumi Malamoi,” seru Dominggus, sambil menyerahkan gunting kepada wakil rombongan masyarakat adat.
Setelah mengikuti upacara pembukaan resmi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Woronai Aimas, Sorong (17/3/2015) seluruh peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV AMAN bergerak pindah dan melanjutkan Rakernas ke di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Rabu pagi (18/3 2015). Peserta Rakernas disambut dengan upacara adat Moi. Gabungan tetua-tetua adat suku besar Moi menyambut para tamu wakil-wakil masyarakat adat Nusantara dengan suguhan sirih, pengalungan kain adat, dan tarian.
Di desa pesisir yang berbatasan dengan wilayah Raja Ampat ini peserta Rakernas AMAN melanjutkan rapat kerja untuk mengevaluasi kerja selama dua tahun, sekaligus merancang program kerja dua tahun ke depan.
+ There are no comments
Add yours